Manama, Gatra.com - Palestina menolak rencana perdamaian yang digagas Amerika Serikat dalam penyelesaian konflik Israel-Palestina pada Konferensi Manama, Rabu lalu (26/6). Sebelumnya Presiden Donald Trump mengatakan kerangka kerja pertemuan Manama adalah untuk mendorong perdagangan dan investasi di Palestina. AS akan mengabaikan kepentingan politik atas situasi yang memanas di kedua negara tersebut.
Dilansir Reuters, dalam pertemuan negara-negara Teluk di Bahrain, AS diwakili oleh menantu Presiden, Jared Kushner, memberikan dukungan penuh terhadap perdamaian tersebut. AS juga menekankan bahwa penyelesaian perdamaian harus didasarkan atas solusi untuk kedua negara.
Kushner mengatakan kepada wartawan bahwa timnya akan merilis rincian politik rencana tersebut yang saat ini detilnya masih bersifat rahasia. "Ketika kami siap, kami akan segera merilisnya. Kami masih melihat keadaan yang terjadi," ujarnya.
Kesepakatan damai tersebut, terang Kushner, akan segera terlaksana ketika kedua belah pihak siap. Ia tak menampik kemungkinan kedua negara mungkin tidak akan sepakat dengan usulan tersebut.
Baik pemerintah Israel maupun Palestina, tidak menghadiri pertemuan itu. Selama bertahun-tahun kedua negara masih mengalami kebuntuan dalam upaya penyelesaian konflik yang telah berlangsung lebih dari 70 tahun.
Pejabat senior Organisasi Pembebasan Palestina, Hanan Ashrawi, mengatakan bahwa konferensi yang berlangsung di kota Manama tidak adil untuk Palestina.
“Ini benar-benar tidak berdasarkam kenyataan yang ada. Keuntungan jelas akan di dapat oleh Israel itu sendiri," ujar Hanan saat penjelasan pers di Ramallah, Tepi Barat.
Saat konferensi berlangsung, ribuan warga Palestina berdemonstrasi di Jalur Gaza yang dikuasai Hamas. Mereka membakar poster Trump dan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu.
"Tidak untuk konferensi pengkhianatan, tidak untuk konferensi rasa malu," tulis spanduk yang diusung warga.
Kepala kelompok Islam Hamas, Ismail Haniyeh, mengeritik rencana tersebut sebagai tipuan terhadap rakyat Palestina.
"Uang tidak harus mengorbankan hak abadi kita. Tidak pula dengan mengorbankan Yerusalem atau dengan mengorbankan kedaulatan dan perlawanan," katanya.
Menteri Luar Negeri Bahrain, Sheikh Khalid bin Ahmed Al-Khalifa mengatakan bahwa rancangan konferensi tersebut telah menghabiskan waktu dua tahun. Ia menegaskan perlu solusi untuk kedua negara, yang diketahui telah mendukung setiap rencana perdamaian selama beberapa dekade. Kendati begitu Trump konsisten menolak untuk berkomitmen terkait hal tersebut.
"Saya pikir jika kita menangani masalah ini dengan serius, itu bisa menjadi game-changer yang sangat penting," kata Sheikh Khalid kepada media Israel.
Netanyahu mengatakan Israel terbuka terhadap proposal ekonomi tersebut. Tetapi banyak negara Arab, termasuk Lebanon, menolak hadir dari acara yang berlangsung di Bahrain tersebut. Yordania dan Mesir yang diketahui telah mencapai perjanjian damai dengan Israel, masing-masing mengirim wakil menterinya.
