Home Politik Komisi VIII Tagih Laporan Dana Pengelolaan Keuangan Haji

Komisi VIII Tagih Laporan Dana Pengelolaan Keuangan Haji

Jakarta, Gatra.com - Badan Pengololaan Keuangan Haji menggelar Rapat Dengar Pendapat ( RDP) bersama Komisi VIII DPR. Dalam pemaparannya Ketua Dewan Pengawas BPKH, Yuslam Fauzi menuturkan bahwa laporan dana keuangan BPKH mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian ( WTP).

Anggota Komisi VIII, Musthafa Bakri dari fraksi Golkar sempat menagih laporan pengelolaan dana haji sebagaimana dalam RDP yang sempat dibahas pada awal tahun 2019 lalu.

Musthafa mengatakan dalam laporan BPKH yang diterima saat ini, belum ada menunjukkan rincian yang lengkap mengenai jumlah jamaah haji dan jumlah dana yang dikelola dan jumlah setoran per bulan dari calon jamaah.

"Saya minta data faktual lengkap dari jumlah jamaah haji dan dana yang dikelola dan setoran dana per bulan. Disini saya temukan ada 31 bank yang berlebal syariah. Namun sampai sekarang saya belum ada data itu, hanya ada angka dan jumlah saja," kata Musthafa di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin ( 1/7).

Musthafa menilai laporan ini dimaksudkan untuk transparansi keuangan haji yang dikelola oleh BPKH apalagi dana umat yang dikelola mencapai Rp115 triliun.

Musthafa mengaku terkejut ketika RDP pada pekan lalu bersama Bimas Haji bahwa Kementerian Agama, meminta tambahan anggaran untuk tahun 2020 mendatang.
Padahal sepengetahuan Musthafa, katanya, keuntungan haji dari pengelolaan dana haji, itu mencapai Rp7 triliun.

"Dana umat yang dikelola ini besar mencapai 115 triliun rupiah. Waktu saya ketemu Bhimas Haji saya terkejut, pada RDP pekan lalu, Kemenag butuh tambahan anggaran sebesar 6,1 triliun rupiah, untuk menjalankan program Kemenag, yang termasuk juga di dalamnya untuk penambahan 10.000 kuota haji," ucapnya.

Sebelumnya Kementerian Agama (Kemenag) mengajukan penambahan anggaran sebesar Rp6,1 triliun untuk tahun anggaran 2020 mendatang, pada rapat pekan lalu (24/6). Melalui penambahan anggaran, itu pagu indikatif Kemenag di 2020 menjadi Rp71,3 triliun.

258