Jakarta, Gatra.com - Pasca berakhirnya kompetisi Pilpres dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) resmi menetapkan pasangan Jokowi-Ma'ruf sebagai Presiden dan Wapres terpilih 2019, partai Gerindra kembali menegaskan posisinya di luar barisan pemerintahan. Hal tersebut disampaikan oleh Dewan Penasihat Partai Gerindra, Muhammad Syafii bahwa partainya akan mengambil jalur oposisi. Meski demikian ia berpendapat Gerindra akan tetap memberikan pengaruh dan "warna" dalam penentuan kebijakan pemerintah.

Politisi yang akrab disapa Romo itu menyebutkan bahwa langkah politik menjadi partai oposisi bukan kali pertama dilakukan Gerindra. Selanjutnya sikap yang sama akan dilakukan Gerindra pada periode pemerintahan berikutnya. 

"Gerindra sebagai oposisi memiliki pengaruh terkait sehat atau tidaknya sistem demokrasi yang kita laksanakan," ujarnya saat ditemui GATRA.com di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (1/7).

Menurutnya, menjadi partai oposisi merupakan suatu bentuk upaya untuk melakukan kontrol terhadap kebijakan pemerintah. Selain itu, Romo menyebutkan bahwa menjadi oposisi bukan sebagai berarti menjadi partai penentang terhadap kebijakan pemerintah.

"Oposisi ini bukan soal menang atau kalah, tapi soal punya semangat, punya kekuatan untuk melakukan koreksi, itu yang dimaksud dengan sistem check and balance," jelasnya.

Ia menegaskan jika pemerintah menolak koreksi yang diberikan, maka hal tersebut tidak menjadi masalah. Gerindra menurutnya akan berupaya menjalankan demokrasi yang sehat dalam rangka membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Paling tidak, kita berhasil menjalankan demokrasi sesuai dengan aturan yang ada. Perkara nanti itu diikuti atau tidak diikuti oleh pemerintah, itu sejarah yang akan mencatat," tegasnya.