Jakarta, Gatra.com - Wadah Pegawai (WP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengkritisi masih minimnya peserta yang ikut mencalonkan diri dalam seleksi pimpinan KPK periode 2019-2023.

"Kami dari wadah pegawai KPK menyampaikan keprihatinan terkait dengan baru mendaftarnya sekitar 70-an capim KPK, yang dimana pada periode sebelumnya ada 140 lebih," kata Ketua WP KPK, Yudi Purnomo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (1/7).

Yudi mengatakan bahwa pihaknya juga miris karena belum ada satupun dari internal KPK yang ikut mendaftarkan diri. Lebih lagi belum ada tokoh yang dikenal sebagai pegiat anti korupsi yang ikut kontestasi ini.

Untuk itu katanya, WP KPK membentuk tim yang akan mengawal proses seleksi ini. Tim ini nanti akan menghimpun masukan-masukan dari pegawai KPK agar dapat memberi masukan sebagai calon pimpinan KPK. Kedua, dengan melakukan pengawalan melalui pelibatan berbagai pemangku kepentingan, seperti masyarakat sipil, akademisi, praktisi.

"Peran para pemangku kepentingan sangat penting untuk memastikan terpilihnya pimpinan KPK yang mempunyai rekam jejak anti korupsi, independen tanpa dipengaruhi oleh lembaga manapun dan mempunyai kompetensi," tambahnya.

Selain itu, Yudi juga menegaskan sejumlah kriteria yang cocok sebagai pimpinan KPK. Pertama jika sebagai penegak hukum ataupun jabatan-jabatan aparat sipil negara (asn) sudah sewajibnya melaporkan harta kekayaannya. 

“Kemudian, tidak sedang menjabat aktif di dalam instansi apapun itu. Terakhir, tidak ikut terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang tidak menguntungkan bagi semangat pemberantasan korupsi di Indonesia,” katanya.

Sebelumnya Ketua Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Yenti Ganarsih menyebutkan, pihaknya baru menerima 72 berkas dokumen pendaftaran calon Komisioner KPK.

"Jumat yang lalu (ada) 72, hari ini belum update, Polri ada 2 dan KPK belum," jelasnya kepada Gatra.com, Senin (1/7).