Semarang, Gatra.com - Rapat Kerja Nasional XIV tahun 2019 Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) di Po Hotel Semarang resmi ditutup pada Kamis (4/9). Dari Rakernas tersebut dirumuskan beberapa rekomendasi, salah satunya terkait PPDB sistem zonasi dan layanan jaminan kesehatan.
Ketua Apeksi, Airin Rachmi Diany, mengatakan bahwa pendidikan dan kesehatan menjadi perhatian para wali kota se-Indonesia. "Soal pendidikan, zonasi jadi perhatian. Ada beberapa catatan yang bisa menjadi salah satu solusi penerimaan dalam PPDB secara zonasi. Tidak hanya jarak saja tetapi juga kombinasi antara jarak dengan nilai," katanya.
Wali Kota Tangerang Selatan itu mengemukakan, pemerintah kota tidak menolak sistem PPDB Zonasi, namun dengan rekomendasi dari Apeksi setidaknya pemerintah daerah bisa bersiap dengan infrastruktur untuk menjalankannya.
"Tadi dari Bogor menyampaikam, penerimaan SD, SMP kan tidak masalah, yang SMA tanggung jawab dari pusat kadang ngeluh-nya ke daerah. Jadi, kita bisa diberikan solusi dan kita siapkan infrastruktur," ujarnya.
Airin mengaku, sistem zonasi sebenarnya mendorong daerah untuk membangun infrastruktur pendidikan. Salah satu yang menentukan pembangunan infrastruktur tersebut yaitu aturan persentase dalam metode zonasi. "Kami yakin, ini terbaik tapi kita dorong untuk meningkatkan infrastruktur," ucapnya.
Selain itu, Rakernas Apeksi juga menyoroti pelayanan jaminan sosial, khususnya kesehatan. Menurutnya aturan rujukan berjenjang membuat sebagian masyarakat kesusahan. "Soal kesehatan tentang rujukan, contohnya ada masyarakat harus ke puskesmas dulu padahal rumahnya deket rumah sakit," ucapnya.
Rekomendasi berikutnya soal pendanaan seperti DAK, DAU, dan dana kelurahan. Airin mengungkapkan, salah satu poin yang dibahas tentang petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis), diharapkan bisa berlaku lebih dari setahun agar mudah untuk menerjemahkannya.
Sementara itu, Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi, yang menjadi peserta sekaligus tuan rumah mengatakan, rekomendasi dikeluarkan namun pemerintah daerah tetap menjalankan perintah pusat dengan kemampuan yang ada. "Kami coba jadi bagian struktur pemerintah pusat yang baik. Pemerintah pusat bilang apa pun kalau kita bisa kelola, ya jalankan," kata Hendrar.
