Jakarta, Gatra.com - Direktur Eksekutif Indikator Politik, Burhanuddin Muhtadi mengatakan, rekonsiliasi tidak mesti bagi-bagi kursi menteri. 

"Jadi lepas dari persoalan apa, dapat posisi apa, itu ditentang ramai-ramai karena menurut saya rekonsiliasi dapat dibangun tanpa bagi-bagi kursi jabatan. Ini kan ada miskonsepsi yang parah. Rekonsiliasi itu bisa diwujudkan dalam bentuk lain tanpa harus bagi-bagi kekuasaan," katanyadalam diskusi publik di Hotel Puri Denpasar, Kuningan, Jakarta, Minggu (7/7).

Menanggapi pertemuan yang terjadi antara kedua kubu yang berkontestasi pada pilpres 2019, Burhanuddin menyatakan bahwa hal itu wajar terjadi. Namun diingatkan bahwa rekonsiliasi jangan diartikan bagi-bagi kursi saja, karena itu yang sering disalahartikan oleh masyarakat luas.

Burhanuddin menyebut menjadi oposisi dalam konstruksi demokrasi, sama bajiknya dengan posisi di pemerintahan.

Kendati terkadang hal-hal ideal seperti itu tidak terjadi dalam sistem presidensial multi partai.

"Jadi seringkali narasi dan program yang dijual dalam pemilu itu tidak sesuai dengan perilaku dan tindakan politik pasca pemilu. Ya, salah satunya Golkar. Partai ini kan beberapa kali mengusung capres dan kalah, tetapi masuk kedalam kekuasaan," imbuhnya.