Jakarta, Gatra.com - Saat ini Komisi XI sedang menyeleksi Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dari 64 calon yang mendaftar pada tahap awal, DPR sudah menjaring 32 nama. Nama-nama tersebut berasal dari berbagai kalangan. Mulai dari Politisi hingga kalangan pengusaha.

Ditemui Gatra.com, calon Anggota BPK Riza Suarga yang berlatar belakang pengusaha, mengaku sudah menyiapkan visi ke depan jika kelak terpilih sebagai Anggota BPK. Menurutnya, kedepan BPK harus membantu dan mengaudit laporan keuangan setiap Kementerian/Lembaga.

Di samping itu, menurut Riza, BPK harus mampu memprediksi setiap unit yang diperiksa. "Jadi ke depan ada perbaikin. Di samping itu, BPK harus sudah tau potensi di balik unit itu bagaimana. Sehingga pendapatan negara itu optimal," kata Riza kepada Gatra.com, di bilangan Kuningan, Kamis (11/7).

Selanjutnya, ia mengeritik apabila selama ini auditor lebih banyak mengaudit kegiatan-kegiatan rutin dan hanya mengejar WTP saja. Padahal, menurutnya, saat ini proses audit sudah harus melibatkan persepsi publik dan komunitas.

"Jadi selain diaudit mereka mewawancarai masyarakat. Dampaknya apa, terasa atau tidak. Misalnya mengaudit satu Kementerian," jelas anggota KADIN ini.

"Lalu kebijakannya seperti ini, anggarannya sudah habis sekian. BPK bisa turun, tanya ke masyarakat. Apa dampaknya yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Misalnya belanja yang sekian, terasa tidak ke masyarakat. Kalo tidak kenapa. Di situ ada uji publik," tambahnya.

Bahkan, Riza yang juga Ketua Dewan Pembina Gabungan Produsen Makanan Minuman Tradisional Indonesia (Gapmintri) mengatakan, auditor di negara-negara lain sudah banyak juga yang melibatkan publik. Di sisi lain, hasil auditor dimuat juga di website sebagai prinsip transparansi terhadap publik.

'Dimuat nanti di website. Jadi ada yang namanya non performance replay, bisa semua orang komen. Dan setiap komen masyarakat wajib dibalas dan ditindaklanjuti dari setiap unit kerja. Jadi ada feed back," jelasnya.