Home Ekonomi DPR Usul Naikkan Wajib Tanam Bawang Putih jadi 10%

DPR Usul Naikkan Wajib Tanam Bawang Putih jadi 10%

Lombok, Gatra.com - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Viva Yoga Mauladi, mengusulkan agar wajib tanam bawang putih bagi importir dinaikkan menjadi 10% demi percepatan swasembada bawang putih pada 2021.

"Kalau perlu, wajib tanam importir yang sekarang hanya 5% dinaikkan jadi 10% dengan syarat benih berkualitas harus tersedia. Jangan para importir wajib tanam dan produksi complain karena tidak ada benih bagus. Ini yang masih jadi masalah pemerintah. BUMN juga harus berpartisipasi agar swasembada lekas terwujud," kata Viva dalam keterangan tertulis, Senin (15/7).

Selain itu, lanjut Viva saat memimpin kunjungan kerja Komisi IV DPR di Desa Sembalun Bumbung, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), juga agar tidak ada lagi ketergantungan impor dan penguasaan pasokan serta harga oleh oknum tertentu.

"Sekarang saja lebih dari 96% bawang putih kita impor dari Cina, India dengan nilai impor mencapai Rp7 triliun. Padahal lahan Indonesia luas dan kita pernah swasembada bawang putih di era 90-an," kata Viva.

Sedangkan soal maraknya importir nakal yang mangkir dari wajib tanam padahal RIPH dan atau SPI sudah didapat, Viva setuju harus ada sanksi bagi importir yang wanprestasi. Bentuknya, baik itu sanksi administratif maupun hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan.

"Baik itu sanksi administratif maupun sanksi hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan," katanya.

Sementara itu, Direktur Perbenihan Hortikultura, Sukarman, menyampaikan bahwa Ditjen Hortikultura telah membuat mapping ketersediaan benih data panen, lokasi, jumlah, waktu panen hingga siap tanam serta data penangkarnya. "Ada semua," ucapnya.

Sembalun ada sekitar 7 ribu ton calon benih dalam proses sertifikasi oleh Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih (BPSB). Belajar dari kegagalan produksi di beberapa daerah karena kualitas benih rendah, Sukarman, mengingatkan agar dilakukan pengecekan sebelum benih didistribusikan ke petani.

"Kalau benih jelek, jangan diterima. Kembalikan saja ke penyedia. Dinas juga perlu melibatkan PBT [Pengawas Benih Tanaman] untuk periksa patah dormansinya," kata Karman, sapaan akrab beliau.

Diakui Karman, BPSB NTB termasuk yang tertib dan prosedural jika terkait mutu benih. Lombok Timur merupakan salah satu sentra besar bawang putih di Indonesia, bersaing dengan Malang, Tegal, Temanggung, dan Karanganyar. Potensi lahan mencapai 4 ribu hektare dengan 3 kali musim tanam untuk bawang putih.

Plt Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Timur, H. Abadi, menyebutkan di Sembalun sendiri masih ada potensi lahan tadah hujan seluas 5 ribu hektare yang masuk kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR). Namun lahan tersebut terkendala air dan tidak bisa ditanam saat musim kering.

"Di Sembalun, puncak tanam bawang putih yaitu bulan Mei-Juli di lahan sawah. Airnya penuh, produksinya maksimal. Produktivitas rata-rata di sini mencapai 12 ton per hektare," ungkapnya.

Ia melanjutka, dengan adanya pertanaman swadaya dan APBN tahun ini yang mencapai 1.726 hektare, diperkirakan mampu menghasilkan benih sebanyak 20 ribu ton. "Ini cukup untuk tanam kembali di Sembalun, bahkan bisa membantu kebutuhan benih di wilayah lain," kata Abadi.

Anggota Komisi IV dari Fraksi PPP, Hassanudin, turut menyoroti penggunaan pupuk kimia yang kadang berlebihan. "Di sinilah peran BUMN seperti Pupuk Kaltim, dan Petrokimia untuk mengedukasi petani menggunakan pupuk organik selain penggunaan benih unggul. Jika itu semua terpenuhi, tentu bakal dongkrak produksi," katanya.

Sedangkan soal keluhan petani penangkar sembalun masalah okupasi benih, Komisi IV DPR meminta peran dari BUMN seperti Pertani, SHS bahkan BULOG untuk dapat membantu petani menyerap produksinya. "Enggak usahlah mikirin impor, serap saja bawangnya petani" ujar Hassanudin.

Kendala lainnya yaitu air, Kementan sudah membangun 13 titik embung di wilayah Sembalun. Sukarman kembali mengingatkan Dinas untuk segera mengajukan bantuan sumur dangkal ke Kementan agar pengairan lebih optimal. "Dinas ajukan saja ke Kementan," katanya.