Semarang, Gatra.com - Sebanyak tiga kabupaten di Jawa Tengah (Jateng) yakni Karanganyar, Boyolali, dan Klaten serta 14 kecamatan dan 61 desa bakal terkana proyek jalan tol Solo-Jogja.
Sekretaris Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah, Sri Puryono, menyatakan pembangunan tol Solo-Jogja akan dimulai dari ruas Kartasura-Prambanan di wilayah Jateng dengan panjang jalan utama 35,18 kilomter (km).
“Wilayah Kabupaten Klaten paling banyak terkena proyek jalan tol Solo-Jogja yakni ada sebanyak 11 kecamatan, antara lain Delanggu, Karanganom, Polanharjo, Klaten Utara, dan Ceper,” katanya pada rapat koordinasi pembangunan jalan tol Solo-Jogja di Kantor Gubernuran Jateng di Semarang, Selasa (16/7).
Puryono meminta Pemerintah Kabupaten (pemkab) Karanganyar, Boyolali, dan Klaten untuk mengecek tata ruang, kalau belum beres masih mempunyai kesempatan melakukan revisi.
Demikian pula dengan kondisi lahan yang terkena dampak tol tersebut, masuk dalam lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) atau tidak. Jika masuk dalam LP2B, maka harus dicari penggantinya.
“Penetapan lokasi yang akan dilalui proyek jalan tol harus sudah tepat sebelum dilakukan lelang proyek pembangunan jalan tol Solo-Jogya yang ditargetkan pada akhir Juli 2019,” ujar Puryono.
Pembangunan ruas Kartasura-Prambanan masuk seksi satu jalan tol Solo-Jogja akan terdapat empat exit toll yakni di Kartasura, Karanganom/Delanggu, Klaten, dan Prambanan-Manisrenggo.
Asisten Ekonomi dan Pembangunan Pemprov Jateng, Peni Rahayu, mengatakan bahwa keberadaan LP2B berkaitan dengan alokasi pemberian pupuk bersubsdi sehingga wajib dicarikan lokasi penggantinya.
“Prinsipnya jangan sampai LP2B berkurang karena kalau sampai berkurang, terus terang nanti petani tidak dapat pupuk teriak. Kami sudah menerima peta baru di mana Boyolali ada kecamatan yang pupuk bersubsidinya nol,” ucap dia.
Sementara itu, perwakilan PT Adhi Karya, Pristi Wahyono, menyatakan untuk pembanguna jalan tol Solo-Jogja membutuhkan pembebasan lahan seluas 608,90 hektare.
Sebagian besar eksisting lahan berupa sawah sebesar 73,91%, permukiman penduduk terkena proyek tol sebesar 17,54%, kebun atau tegalan 1,55%, dan 7,09% adalah lahan lain-lain, seperti tanah wakaf, dan tanah milik TNI.
“Kami sudah melakukan sosialisasi ke daerah beberapa kali. Melakukan evaluasi dan kajian analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) hingga sekarang sampai pada pengajuan penetapan lokasi,” ujar dia.
