Jakarta, Gatra.com - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) abai terhadap isu perubahan iklim di periode kedua pemerintahannya. Padahal, pemimpin dunia saat ini tengah kelimpungan menghadapi dampak dari perubahan iklim. 

Hal ini disampaikan Manajer Kajian Kebijakan Walhi, Boy Even Sembiring dalam konferensi pers di kantor WalhiI, kawasan Mampang, Jakarta Selatan, Selasa (16/7).

"Dalam konteks global, Jokowi alpa dalam memimpin kedepan akan membawa bangsa ini kemana dalam merespon perubahan iklim yang merupakan resiko utama perekonomian global, apalagi di negara kepulauan itu ancaman luar biasa." 

Menurut Boy, Indonesia harus ikut bertanggungjawab terhadap perubahan iklim sebab masuk sebagai negara yang berkontribusi menyumbang emisi karbon cukup besar. Contohnya bisa dilihat pada kasus pembakaran lahan yang tinggi, polusi kendaraan dan pembakaran energi.

"Padahal Jokowi sudah menandatangani Paris Agreement seharusnya Jokowi ikut bertanggungjawab dalam perubahan iklim, tapi terakhir dalam pidatonya di Sentul hal itu sama sekali tidak disinggung," ujar Boy.

Boy menyebut perubahan iklim tidak terjadi secara tiba-tiba namun merupakan fakta kegagalan paradigma pembangunan ekonomi global yang bertumpu pada korporasi. "Pola ekonomi ini yang tidak hanya melahirkan perubahan iklim tapi juga ketimpangan," ujar Boy.

Beberapa negara sudah beralih dari paradigma pembangunan lama itu. Contohnya, Selandia Baru tidak menggunakan Gross Domestic Product (GDP) sebagai tolak ukur pertumbuan ekonomi.

Selain abai terhadap isu perubahan iklim, Kepala Desk Politik Walhi, Khalisa Halid mengkhawatirkan pemerintahan Jokowi kedepan  akan semakin melemahkan agenda penyelamatan lingkungan hidup.

"Narasi pembangunan Jokowi justru melanggengkan penghancuran lingkungan, kami memandang penting untuk menyuarakan ini secara kritis," kata Khalisa.