Home Ekonomi Turunkan Kemiskinan, Pemprov NTB Galakkan Hilirisasi Produk

Turunkan Kemiskinan, Pemprov NTB Galakkan Hilirisasi Produk

 

Mataram, Gatra.com-Hilirisasi produk unggulan Nusa Tenggara Barat (NTB) menjadi potensi strategis. Konsentrasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB agar seluruh pihak bisa bergerak atas kebijakan ekonomi yang telah ditetapkan Pemerintah daerah (Pemda).

“Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagaimana tertuang tertuang dalam Perda No 1/2019,  program industrialisasi ini merupakan salah satu program strategis dan unggulan dari Pemprov NTB,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) NTB Ir H Iswandi Ibrahim, M.Si di Mataram, Rabu (17/7).

Iswandi beralasan, ditetapkannya program unggulan dengan segala potensi sumber daya alam yang dimiliki NTB. Ini mengingat NTB dikenal sebagai daerah yang sangat tergantung pada sektor pertanian. Bahkan kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar 23,3%. Namun hal ini tidak sepenuhnya bisa diandalkan dalam perkembangan perekonomian ke depan.

“Kita dituntut untuk dpat meningkatkan percepatan dan pertumbuhan ekonomi. Dalam upaya mengatasi angka kemiskinan yang masih tergolong tinggi secara nasional. Maka diharapkan sektor pendukung lainnya bias semakin tinggi,” kata Iswandi.

Menurut Iswandi, upaya diversifikasi berbagai produk penghasil PDRB dari sektor nonpertanian menjadi harapan. Hal ini bersinggungan langsung dengan upaya Pemprov NTB yang sudah menetapkan tiga hal strategis yang harus dapat diwujujudkan ke depan. Diantaranya, meningkatkan investasi serta menjadikan daerah NTB dengan angka kunjungan wisata yang terus meningkat. Hingga pada akhirnya masyarakat NTB dapat hidup lebih sejahtera.

“Ini semua memerlukan dukungan pertumbuhan ekonomi yang terus mengalami pertumbuhan yang tinggi ke depan. Karena itu berbagai kontribusi dari lembaga pemerintah dan perbankan bagi upaya pemprov NTB mensukseskan program industriliasasi sangat diharapkan,” ujarnya.

Menurut Iswandi, keunggulan NTB yang memiliki Sumber daya Alam (SDA) yang melimpah sudah harus dialihkan ke produk unggulan yang bisa benjadi benchmark industrialisasi daerah. Ini merupakan tantangan bagi para ekonom NTBdan para kepala Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD). Terutama menangani tugas peningkatan produksi agar memastikan langkah ke depan mendukung upaya industrialisasi.

“Selain lembaga perbankkan yang bisa memberikan sinyal bagi pendanaan sektor-sektor riel di NTB, juga diharapkan Pemerintah Kabupaten/Kota bisa memberikan dukungan terhadap kebijakan industrialisasi pemprov NTB dalam bentuk intervensi anggaran yang dialokasikan melalui APBD Kabupaten/kota masing-masing,” tukasnya

 

56