Home Politik Tanggapan Warga Terkait Usulan Pemutaran Lagu Oleh Pemkot Depok

Tanggapan Warga Terkait Usulan Pemutaran Lagu Oleh Pemkot Depok

Depok, Gatra.com - Usulan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok untuk memutar lagu di beberapa titik lampu merah menuai beragam tanggapan dari warga Depok. Tidak sedikit warga yang menganggap usulan tersebut tidak efektif.

Gatra.com berusaha menemui pihak Pemkot Depok terkait usulan tersebut. Namun salah satu anggota divisi Protokol dan Dokumentasi Pemkot Depok, I Komang S mengatakan program tersebut diserahkan ke Dishub Kota Depok.

"Biasanya kalau ada proyek, daripada dinas terkait langsung ke Pak Walkot. Untuk yang JoTRAM sampai saat ini belum masuk ke bagian protokol, jadi bisa tanya ke dishub," jelas I Komang S saat ditemui di Gedung Pemkot Depok, Rabu (17/7).

Herman (54) seorang penjaga lahan parkir di area Stasiun Depok Lama mengatakan program tersebut tidak masuk akal. Herman menyatakan jika Pemkot Depok ingin mengatasi kemacetan, bukan dengan memutar lagu di titik kemacetan terutama di area Margonda dan Juanda.

"Bukan masalah hiburannya, tapi bagaimana caranya diterapin penataan kotanya. Lihat aja Margonda berapa kali ditata tetep aja macet lagi" jelas Herman kepada Gatracom.

Warga menilai dibandingkan membuat program untuk menghimbau pengendara menggunakan lagu, Pemkot Depok harus lebih fokus pada pembenahan tata kota.

Seorang pengemudi ojek online (ojol) Adi (27) juga menyampaikan bahwa kurangnya aparat yang membantu mengatur lalu lintas, menjadi masalah tersendiri yang menyebabkan kemacetan.

"Biasanya memang kalau pagi, sama sore ada petugas yang berjaga. Cuman kalau didaerah sebelum Margo City itu tetep aja macet. Terlebih pas di area buat putar arah, kan jalannya kebagi dua, jadinya tambah macet," jelas Adi.

Warga juga menilai pemisahan jalur cepat dan lambat di area Margonda malah semakin membuat jalan macet. Pada akhirnya angkutan umum dan motor juga tetap mengambil jalur cepat. Meskipun begitu, hal ini tidak sering mendapatkan penertiban karena untuk mengurai kemacetan.

Usulan program ini menambah daftar kebijakan Pemkot Depok yang dinilai absurd dalam membenahi masalah-masalah yang ada. 

304