Muaro Jambi, Gatra.com - Kantor Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Kabupaten Muaro Jambi bakal didemo pada Kamis (18/7) pagi. Pemberitahuan rencana aksi unjuk rasa itu sudah disampaikan kepada Polres Muaro Jambi.

"Benar, besok pagi kita akan melakukan aksi di Kantor ULP Muaro Jambi. Surat pemberitahuannya sudah kita sampaikan ke Polres," kata Ketua LSM intelijen Pengawas Pengguna Anggaran Negara Republik Indonesia (IPPAN) RI Muaro Jambi, Amirudin Bujang Pangka, Rabu (17/7).

Amirudin mengatakan bahwa unjuk rasa itu dilakukan sebagai bentuk protes atas adanya dugaan pelanggaran terhadap prinsip pengadaan dan etika pengadaan pada UKPBJ Muaro Jambi. Pelanggaran itu berupa dugaan persekongkolan dengan penyedia barang dan jasa untuk mengatur harga penawaran di luar prosedur pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

"Dugaan persekongkolan itu jelas merugikan orang lain. Karena tindakan itu sama saja mengurangi, menghambat, memperkecil dan atau meniadakan persaingan yang sehat," kata Amirudin.

Amirudin menjelaskan bahwa dalam Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa menerapkan prinsip efisiensi, efektif, transparan, terbuka, bersaing, Adil atau tidak diskriminatif dan akuntabel.

"Dalam aksi besok pagi, kami akan menyuarakan agar pihak penegak hukum memeriksa proses tender yang ditangani ULP Muaro Jambi," katanya.

Selain itu, IPPAN RI Kabupaten Muaro Jambi akan mendesak bupati Muaro Jambi untuk menindak tegas oknum oknum pegawai ULP Muaro Jambi yang melakukan pelanggaran. Termasuk akan menuntut proses tender yang terindikasi adanya persekongkolan agar dibatalkan.

"Tender harus dibatalkan. Karena persekongkolan jelas bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Sanksinya sudah ditentukan pada Bab 12 pasal 78, 79 dan 80," kata Amirudin.

Aksi demonstrasi ini direncanakan berlangsung pukul 09.00 WIB. Jumlah massa yang dilaporkan hadir dalam aksi ini sebanyak 75 sampai 100 orang.