Padang, Gatra.com - Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno menyampaikan keluhannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ketika lembaga itu berkunjung untuk penandatanganan nota kesepahaman bersama Pemprov Sumbar, BPN Sumbar, Kanwil DJP dan walikota/bupati wilayah setempat, pada Kamis (18/7).

Di hadapan komisi antirasuah, Irwan menyebutkan terdapat tiga faktor yang menyebabkan kepala daerah terjerat korupsi. Di antaranya setoran ke partai politik, tingginya biaya pilkada, dan rendahnya gaji kepala daerah.

"Biaya Pilkada harus dikeluarkan dari kantong calon (kepala daerah) hingga miliaran, sedangkan biaya saksi bisa mencapai Rp5 miliar dan akhirnya terpaksa minta bantuan pihak lain dengan konsekuensi kepentingan," ujarnya.

Kalaupun calon kepala daerah itu terpilih mereka harus rutin memberikan setoran ke parpol, karena kebutuhan partai tidak dibiayai oleh negara.

"Andai saja parpol dibiayai secara cukup dan lengkap oleh negara, tidak akan ada lagi parpol meminta pada kader di daerah dan legislator. Sehingga semuanya bersih. Ini bisa jadi penyebab kepala daerah dan legislator mencari-mencari (korupsi)," kata Irwan.

Ia menyampaikan agar tiga hal tersebut menjadi perhatian pemerintah sehingga ke depan terpilih pemimpin yang bersih dan transfaran.

"Coba Bapak Saut bayangkan, gaji gubernur delapan jutaan rupiah, Bupati/Walikota sekitar enam jutaan rupiah. Nanti ada warga sakit minta bantuan pakai apa, duitnya dari mana? Pakai hibah Bansos nunggu dianggarkan dulu, serba sulit, enggak dibantu ini masyarakat sudah bantu kita dalam Pilkada," keluhnya lagi.