Palembang, Gatra.com – Pemerintah melalui pemerintah provinsi Sumsel, sejumlah Walikota dan Bupati sekaligus bersama dengan pemerintah provinsi Bangka Belitung mendorong percepatan insfrastuktur. Terdapat tujuh infrastuktur yang kemudian dinyatakan akan dipercepat pembangunannya di Sumsel.
Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono menyatakan upaya percepatan pembangunan infrastuktur juga harus didukung dengan analisis dan kelayakan yang mendukung. “Percepatan juga diperlukan landasan, karena itu butuh analisis kelayakan (feasibility studi) agar bisa kami putuskan dibangun, saya dukung penuh. Kelayakan harus baik dan kuat, sehingga bisa dimulai dengan desain,” ujarnya dalam paparan saat menerima kunjungan Gubernur Sumsel Herman Deru, Gubernur Babel, Erzaldi Rosman Djohan dan sejumlah walikota dan bupati di Sumsel, Kamis (18/7).
Adapun ketujuh usulan infrastuktur yang dipercepat di antaranya program normalisasi Sungai Lambidaro Sekanak di Kota Palembang, pelebaran Jalintim sepanjang 57 Km Banyuasin-Betung, akses jalan menuju Bandara di Lubuk Linggau dan peralihan pintu exit ke kawasan Industri di perbatasan kota. Setelah itu percepatan pembangunan jembatan Paiker, pembangunan jembatan penghubung Pulau Bangka-Belitung dan Sumsel, dan serta pembangunan lanjutan tol tapalbetung.
“Pembangunan pintu tol di kawasan Mesuji OKI sepanjang 11 Km dengan menggunakan APBN. Pemerintah Sumsel dan Bangka melakukan fisibility study yang baik terlebih dulu. Bila perlu 13 KM lewat laut, jika APBD kurang, maka gunakan APBN," jelasnya.
Gubernur Sumsel, Herman Deru mengatakan mengikutsertakan walikota dan bupati dalam pertemuan tersebut sejalan dengan visi dan misinya guna fokus menggenjot pembangunan infrastruktur di Sumsel. "Ini adalah bentuk komunikasi yang nyata dan berbukti. Semua permasalahan pembangunan di daerah cepat teratasi. Palembang-Betung segera diatasi oleh kementerian, dan jalan tol TapalBetung dilanjut. Makanya saya akan biasakan komunikasi seperti ini ke kementerian-kmenterian lain agar semua persoalan langsung berjawab,” terangnya.
Di tempat yang sama, Walikota Palembang Harnojoyo mengatakan komunikasi yang dibangun Gubernur sangat tepat. Sejak menjabat Walikota hingga masuk ke periode kedua, memang diperlukan Gubernur yang berinisiatif kerja ramai-ramai berkordinasi dengan pemerintah pusat. Hal ini dilakukan agar proses kordinasi dan komunikasi menjadi lebih efesien dan cepat. "Saya kira ini inisiatif yang bagus sekali terutama untuk percepatan pembangunan. Kebetulan tadi usulan normalisasi Lambidaro Sekanak sudah disetujui pak Menteri mudah-mudahan tahun 2020 bisa mulai dilakukan," ujarnya.
