Jakarta, Gatra.com - Peneliti Senior LIPI, Syamsuddin Haris mengatakan, koalisi cenderung lemah dalam konteks sistem pemerintahan presidensil multipartai. Menurutnya, potensi masuk dan keluar partai dari satu koalisi cukup tinggi.

"Fenomena keluar-masuk koalisi adalah cacat bawaan," jelasnya di Sekretariat PARA Syndicate, Jakarta, Jumat (19/7).

Bahkan, ia menyebutkan, dalam sistem pemerintahan ini, kubu oposisi tidak hanya mengkritisi kebijakan pemerintah saja. Namun tetap mendukung kebijakan yang dinilai baik.

"Tetapi yang jelas, oposisi itu bukan soal jumlah. Oposisi itu tidak mesti banyak. Tidak mesti empat empatnya parpol pendukung koalisi Prabowo-Sandi," katanya.

Ia menambahkan, basis kekuatan oposisi bukan hanya dari jumlah kursi di parlemen. Tapi, lebih pada seberapa berpengaruh parpol tersebut.

"Saya menduga, Gerindra dan PKS sudah pasti memilih jalur yang lebih tegas menjadi oposisi, tapi Demokrat dan PAN belum, itu sah-sah saja," ujar Haris.

Biarpun begitu, tambahnya, hal ini merupakan hal biasa. Ia menyebutkan, ini biasa dilakukan untuk mempertahankan dukungan suara pada Pemilu 2024.

"Siapa tahu masih ada tokoh untuk mendapar kredit untuk maju di tahun 2024. Ini masih masa transisi, ini butuh suasana politik yang kondusif," ujarnya.

Selain itu, Haris menyarankan, pemerintah harus dapat membuat kabinet berbasis keahlian dibanding berbasis politik.

"Saya usulkan berbasis keahlian, 60% lebih pada keahlian ketimbang pada basis politik. Saya tidak mendikotomikan yang profesional dan tidak profesional, bagi saya baik yang berbasis keahlian dan berbasis politik harus tetap profesional," papar Haris.