Jakarta, Gatra.com - Dua partai dalam Koalisi Indonesia Kerja (KIK) Jokowi-Ma'ruf Amin, Golkar-PKB sama-sama mengklaim pantas menempatkan kadernya di pucuk pimpinan MPR RI. 

Tidak tanggug-tanggung, minat akan kursi Ketua MPR RI ini disampaikan langsung Ketua Umum kedua partai, Airlangga Hartarto dan Muhaimin Iskandar. 

Ketua DPP PKB, Jazilul Fawaid mengatakan, saling mengklaim adalah hal lumrah dalam politik. Hanya sebagai teman koalisi dalam KIK, tentu akan dibicarakan bersama. 

"Ya tentu nanti dibicarakan, Golkar kan teman koalisi. Ada PDIP, NasDem, dan lain-lain, pasti dibicarakan bareng. Tapi PKB lihat posisi MPR ini saat ini karena sistemnya paket maka ada peluang untuk PKB jadi ketua MPR," Jazilul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (21/7). 

Jazilul menyinggung Ketua MPR periode 2014-2019 yang justru tidak dipegang partai pemenang Pemilu. Meski tercatat sebagai top five, Partai Amanat Nasional (PAN) mampu menempatkan ketua umumnya, Zulkifli Hasan di pucuk pimpinan. 

Hal yang sama kemungkinan belaku bagi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang berada di posisi  kelima jumlah kursi di senayan. 

"Tahun kemarin ketua MPR itu dari partai pemenang urutan kelima kan gitu, bisa itu. Kan terbuka kemungkinan bisa peluang untuk jadi ketua MPR. Karena pemenang pemilu kemaren adalah PDIP, maka dia ketua DPR. Karena MPR itu nasionalis agamis maka cocok untuk PKB," bebernya.

Semua kemungkinan terbuka lebar mengigat sistem pemilihan di MPR RI menggunakan sistem paket. Tidak hanya partai di KIK, Gerindra yang notabene berada di garis oposisi memiliki peluang yang sama. 

"Ya terbuka (kemungkinan). Tapi Gerindra ingin posisi itu dengan paket yang mana? Jadi ini kan dipilih melalui paket, apakah Gerindra akan ikut dengan paket yang paket koalisi partai-partai pendukung pak Jokowi atau Gerindra membuat paket sendiri," demikian Jazilul.