Jakarta, Gatra.com - Sudan akan menjalani pemerintahan transisionalnya pasca penggulingan mantan Presiden Omar al-Bashir yang berkuasa selama lebih dari 30 tahun. Masa transisional ini adalah hal yang sangat sulit, dan Sudan sendiri menyadari beberapa poin yang akan menjadi kekhawatiran utamanya.

"Yang pertama adalah masalah perdamaian, Sudan masih memiliki banyak pertempuran. Kita tidak akan memiliki pertumbuhan ekonomi yang bagus jika masih ada konflik sipil, karena infrastruktur pun bisa hancur karena itu," kata Duta Besar Sudan untuk Indonesia Elsiddieg Abdulaziz Abdalla dalam sebuah pernyataan pers di Kedutaan Besar Sudan, di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan, Senin (22/7).

Meskipun masih ada perselisihan politik, Abdulaziz optimis Sudan akan mendapat dukungan dari mana pun itu dalam meyakinkan pihak bersenjata menggunakan kesempatan emas untuk bersatu. Permasalahan penting yang kedua adalah ekonomi.

"Kita mengalami sanksi ekonomi selama 20 tahun lebih dari Amerika Serikat (AS), bayangkan saja kita tidak terlibat dalam ekonomi dunia selama lebih dari 20 tahun. Kita dulunya punya rekan bisnis di Eropa dan di Asia dan lain-lain. Sekarang kita akan membangun kembali kemitraan bisnis ini, yang mungkin akan memakan waktu 10 tahun," kata Abdulaziz.

Di dalam negeri Sudan juga memiliki permasalahan reformasi hukum, Sudan saat ini memiliki keadaan pelayanan sipil yang sedang dalam keadaan tidak memadai. Selama 30 tahun banyak aturan yang tidak adil diterapkan, dan selama 30 tahun itu juga banyak kaum intelektual Sudan yang pergi ke negara lain.

"Kita juga perlu melakukan repatriasi intelektual Sudan. Ini juga menurut saya peran yang bisa diambil komunitas internasional seperti PBB, di mana program "Return of the Talents" kita sekarang menginginkan intelektual kita kembali, untuk membantu," tambahnya.

Jika komunitas internasional bisa membantu dalam hal ini, maka Sudan akan sangat mungkin pulih.