Washington DC, Gatra.com - Perusahaan teknologi Cina, Huawei Technologies yang masuk daftar hitam Amerika Serikat (AS) karena masalah keamanan nasional, secara diam-diam membantu Korea Utara (Korut) membangun dan memelihara jaringan nirkabel komersialnya.

Raksasa telekomunikasi Cina tersebut bermitra dengan Panda International Information Technology untuk sejumlah proyek di Korut selama setidaknya 8 tahun.

Melansir Reuters, Selasa (23/7), berdasarkan sumber yang memberikan informasi tentang masalah ini mengonfirmasi bahwa Departemen Perdagangan telah menyelidiki Huawei sejak 2016 lalu dan sedang melakukan peninjauan apakah perusahaan tersebut melanggar aturan kontrol ekspor terkait dengan sanksi terhadap Korut atau tidak.

Baca juga: Pemerintah AS Undang Huawei Diskusi Soal Larangan Penjualan

Langkah tersebut akan menimbulkan pertanyaan, apakah Huawei yang telah menggunakan teknologi AS di komponennya, melanggar kontrol ekspor Amerika terkait kelengkapan peralatan Korut.

"Hubungan Huawei dengan Korea Utara menambah pelanggaran beruntunnya terhadap hukum AS," ujar Senator Chris Van Hollen dan Tom Cotton.

Mereka mencatat bahwa RUU Pertahanan yang sedang dipertimbangkan di Kongres berisi ketentuan untuk menegakkan sanksi yang lebih pantas terhadap Pyongyang. Selain itu, juga dijelaskan bahwa setiap perusahaan yang melakukan bisnis dengan Korut, seperti yang dilakukan Huawei, akan menghadapi sanksi Amerika.

Amerika Serikat memasukkan Huawei ke dalam daftar hitamnya pada bulan Mei lalu dikarenakan masalah keamanan nasionalnya. Langkah ini melarang perusahaan AS untuk menjual sebagian besar komponen AS ke Huawei.

Baca juga: AS Setujui Lisensi Kerja Sama dengan Huawei

Namun, Presiden AS, Donald Trump, sempat mengatakan beberapa waktu lalu bahwa perusahaan Amerika dapat melanjutkan penjualannya dalam upaya untuk memulai kembali perundingan perdagangan dengan Beijing.

Dalam sebuah pernyataan, Huawei menerangkan bahwa tidak ada kehadiran bisnis di Korut. Selain itu, diketahui Huawei dan Panda mengosongkan kantor mereka di Pyongyang pada pertengahan tahun 2016.