Jakarta, Gatra.com - Wakil Presiden terpilih KH Ma'ruf Amin menyatakan tidak setuju dengan syarat rekonsiliasi pembagian kekuasaan (power sharing) sebesar 55-45 persen yang diajukan oleh Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais.

"Lah itu kan model Amien (Amien Rais-red)," ujar Ma'ruf saat ditemui usai Rapat Pimpinan di Gedung Pusat MUI, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Selasa (23/7).

Ia mengatakan model rekonsiliasi nanti tergantung kesepakatan antara kedua belah pihak. Kesepakatan itu tidak mesti pembagian kekuasaan dengan format 55-45 persen. "Rekonsiliasi tergantung kesepakatannya seperti apa," ucapnya.

Dalam pandangan yang sama, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa Indonesia saat ini tidak mengenal power sharing seperti yang diterapkan pada sistem parlementer. Pembangunan Indonesia menurutnya menjadi tanggung jawab semua pihak, baik yang berada di dalam pemerintahan maupun pihak yang menjadi oposisi. 

"Kita sama-sama bertanggung jawab membangun demokrasi, baik dari [pihak] yang mendukung pak Jokowi Maupun pak Prabowo pada saat itu. Mari bangun tanggung jawab bersama. Jadi tidak ada yang namanya persentase power sharing yang disampaikan pak Amien Rais tersebut," ucat Hasto saat ditemui wartawan di Kantor PA GMNI, Cikini, Senin (22/7).

Konsep power sharing itu mengemuka setelah Ketua Dewan Kehormatan PAN, Amien Rais menyinggung pembagian porsi kabinet sebagai syarat rekonsiliasi antara Prabowo-Jokowi. Sebelum porsi tersebut disepakati, Amien Rais meminta kubu Jokowi untuk menyamakan platform dengan Prabowo.

“Prabowo sudah bicara dimana-mana pentingnya kedaulatan pangan, energi, tanah, air, dan lain-lain. Kalau itu disepakati, misalnya disepakati, ayo bagi 55-45, itu masuk akal,” ujar Amien.