Banda Aceh, Gatra.com - Delegasi Joint Ceasefire Monitoring Committe (JMC) Myanmar belajar penyelesaian konflik dan perdamaian di Provinsi Aceh. Selama di Aceh, mereka akan mengikuti berbagai pelatihan proses perdamaian yang diselenggarakan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Yangon.
Kegiatan Training on Peace Process bertujuan untuk memperkuat hubungan dan kerja sama bilateral kedua negara serta memperkuat peran Indonesia dalam mendukung rekonsiliasi nasional dan proses perdamaian di Myanmar.
“Perdamaian di Aceh bisa menjadi model penyelesaian konflik yang terjadi di berbagai negara di belahan dunia,” kata Staf Ahli Gubernur Aceh Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik, Rahmat Fitri di Banda Aceh, Rabu (24/7)
Bahkan, kata dia, tidak sedikit pula para peneliti menjadikan Aceh sebagai laboratorium untuk mempelajari konflik dan perdamaian.
“Hal tersebut, terbukti dari banyaknya utusan berbagai negara yang datang ke Aceh guna mempelajari proses perdamaian di Provinsi paling ujung barat Indonesia tersebut,” ungkap Rahmat saat menghadiri pembukaan acara pelatihan tersebut di Hermes Palace Hotel, Banda Aceh.
Meskipun demikian, jelas Rahmat, keberhasilan perdamaian di Aceh belum seutuhnya selesai. Masih banyak tantangan yang terus dihadapi, seperti masalah politis, sosial maupun finansial. “Oleh karena itu, pihaknya akan terus memperkuat pemahaman masyarakat tentang makna perdamaian,” jelasnya.
"Dengan memahami makna inti perdamaian, kita berharap Aceh terus berkembang menjadi daerah makmur dengan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik,” ujar Rahmat.
Lebih lanjut, Rahmat menambahkan, pembangunan perdamaian lebih berorientasi kepada upaya membuat fondasi semakin kondusif agar pembangunan berjalan lebih baik lagi.
Menurut dia, semangat memperkuat perdamaian juga terkait dengan kepatuhan terhadap hukum, pemberdayaan ekonomi, dan menciptakan iklim investasi yang sehat.
"Oleh karena itu, sejalan dengan training on peace process yang kita laksanakan ini, saya berharap fokus utamanya menitikberatkan pada penguatan perdamaian untuk pembangunan," ujar Rahmat.
Sementara itu, Duta Besar Indonesia untuk Myanmar Iza Fadri mengatakan, sebagai negara sahabat dan juga negara yang sudah berpengalaman menyelesaikan konflik, maka Indonesia memiliki peran dalam mendukung rekonsiliasi nasional dan proses perdamaian di Myanmar.
Training On Peace Proses, kata Iza, bertujuan untuk menyediakan platform peningkatan kapasitas di bidang negoisasi proses perdamaian, resolusi konflik, dan program rekontruksi pascakonflik.
Pelatihan itu, sebut dia, juga merupakan bagian dari upaya Indonesia dalam membantu penyelesaian isu di Rakhine State serta daerah lainnya seperti Kachin State, Chin Satate, dan Shan State yang terus menerus dilanda konflik.
Iza mengatakan, proses perdamaian di Aceh telah menjadi kisah sukses dan dapat jadi pembelajaran bagi negara lain. "Sejak penandatanganan Nota Kesepahaman tersebut, semua pihak terus membangun kerja sama yang konstruktif untuk perdamaian berkelanjutan di Aceh. Sebagai model yang baik bagi resolusi konflik, proses perdamaian di Aceh menawarkan pelajaran yang sangat berharga bagi negara yang terkena dampak konflik, termasuk Myanmar," terangnya.
