Jakarta, Gatra.com - Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Rusli Abdullah berpendapat industri dalam negeri masih belum siap menyerap minyak kelapa sawit (CPO) dalam negeri.

"Stok ada, cuma infrastrukturnya belum ada. Terutama distribusinya. Pertamina masih kelabakan," ujarnya kepada Gatra.com pada Sabtu (27/7).

Rusli berpendapat kebijakan pemerintah untuk meningkatkan permintaan CPO dalam negeri hanya sekedar reaksi tekanan dari Uni Eropa (UE).

Ia menambahkan tekanan-tekanan dari UE akan berdampak negatif terhadap industri sawit Indonesia. "Mungkin 4-5 tahun baru optimal," ujarnya.

Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP)  Dono Boestami, Indonesia sudah siap secara teknologi untuk mengembangkan bahan bakar berbasis CPO.

"B30 sudah ada peraturannya. Green fuel ada teknologi katalis dibuat oleh teknik kimia ITB. Kilangnya di Plaju [Sumatera Selatan] dan Dumai [Riau], kilangnya pertamina. Sudah berjalan co-proceasingnya [pengolahan CPO dan minyak bumi secara bersamaan] 10-15%, dan itu bisa ditingaktkan," terangnya kepada Gatra.com pada Jumat (26/7).

Dono berpendapat hal yang harus dibenahi adalah tata kelola industri kelapa sawit, terutama di hulu.

Menurutnya, belum ada data yang pasti mengenai luas lahan dan kapasitas pabrik kelapa sawit nasional, sehingga menyulitkan perencanaan terkait perkelapasawitan.

"Mudah-mudahan luas kebun Agustus [kebijakan satu peta sawit nasional] nanti selesai rapatnya. Kita tunggu saja. Nanti bisa dibuat interpolasi berapa yang sudah mature [dewasa], immature [belum dewasa], atau baru tanam proyeksinya berapa," terangnya.