Jakarta, Gatra.com - Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah mengatakan, pihaknya masih membutuhkan kontribusi perempuan dalam kursi pimpinan KPK yang akan datang.

"Menurut kami, dari pelaksanaan tugas, kita membutuhkan perempuan dengan catatan integritas. Tidak mungkin dikesampingkan. KPK penerima manfaat kerja pansel nantinya harapannya 10 orang yang dipilih ke DPR nanti lebih baih," kata Febri dalam diskusi pertimbangan keseimbangan gender di Auditorium ACLC, Jakarta Selatan, Senin (29/7)

Febri menjelaskan di Indonesia ada semacam stereotip atau kekeliruan cara pandang ketika bicara laki-laki dan perempuan, misalnya meletakkan perempuan dalam posisi domestik dan meletakkan laki-laki menjadi pemimpin keluarga atau pun negara.

"Kita perlu sepakati pemahaman paling mendasar ada hak akses yang seimbang untuk bisa dilalui oleh laki-laki dan perempuan. Problem-nya dari World Economy Forum. Ternyata pada 2018, posisi Indonesia di 85 dari 149 negara artinya indeks indonesia masih rendah dalam keseimbangan gender," ujar Febri.

Febri menambahkan, aspek keberimbangan gender bersifat krusial. Terutama tanpa mengesampingkan bagaimana kerja pemberantasan korupsi bisa mendorong distribusi kesejahteraan yang adil.

"Korupsi bukan soal gender tapi soal relasi kuasa. Pihak yang memiliki otoritas kemudian melakukan penyimpangan kemudian menerima uang. Isunya bukan apakah pimpinan perempuan atau laki-laki. Tetapi bagaimana cara pandang capim pada kesimbangan gender," pungkasnya.