Jakarta, Gatra.com - Kementrian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas melansir tahapan-tahapan yang akan dijalankan guna merealisasikan wacana pemindahan ibu kota. Dari data yang diungkapkan kementeriannya, Bambang Brodjonegoro butuh waktu selama 25 tahun untuk merampungkan wacana tersebut.
Bambang juga mengatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan lahan inti pusat pemerintahan sebesar 2.000 hektar. Kawasan tersebut akan mulai dibangun pada tahun 2021. Pengerjaan sendiri akan berlangsung selama 3 tahun yaitu pada tanggal 2024.
"Tahun 2024 kita mulai proses pemindahan. Untuk pada kawasan inti pusat pemerintahan akan diisi oleh Istana Negara, Kantor Lembaga Negara [Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif], taman budaya, dan Botanical Garden," ungkap Bambang saat hadir dalam dialog Pemindahan ibu kota Negara di Kantor Bappenas, Menteng, Kamis (1/8).
Lebih lanjut, Bambang juga mengungkapkan tahapan berikutnya yaitu pada periode 2025- 2029 yang akan menjadi kawasan Ibu Kota Negara (IKN). Pemerintah telah menyiapkan lahan sebesar 40.000 Hektar yang akan diperuntukkan untuk ASN/TNI/Polri, fasilitas pendidikan dan kesehatan, hingga pangkalan militer.
"Lalu tahapan pada periode 2030-2045 akan ada kawasan perluasan IKN 1 dan IKN 2 yang akan diperuntukkan untuk National park, Konservasi orang hutan, kluster pemukiman non-asn, dan metropolitan," Pungkasnya.
Sebelumnya, Bambang juga menginginkan peningkatan kualitas hidup masyarakat di ibu kota baru tersebut nantinya. Dirinya juga menginginkan agar kota baru tersebut nantinya bisa menjadi kota percontohan yang dapat mengusung visi kota yang mengusung identitas bangsa, smart, green, dan beautiful, modern dan berstandar internasional.
"Dengan kota yang di bangun dari nol, tentunya kan lebih efektif dan efisien pembangunannya. Atas dasar itulah Kami ingin menjadikan pusat pemerintahan baru tersebut sebagai kota percontohan nantinya," ungkapnya.
