_thumb.jpg "Koalisi Musisi Sepakat Palestina-Israel Bukan Konflik, Melainkan Genosida")
_thumb.jpg "Bagaimana Musisi Bersikap terhadap Gerakan Boikot Produk Terafiliasi Israel?")
_thumb.jpg "Koalisi Musisi Gelar Aksi Bela Palestina di Depan Kedubes AS, Tunjukkan Solidaritas untuk Gaza")
Pekanbaru, Gatra.com - Upaya melindungi petani Sawit di tengah merosotnya harga Kelapa Sawit sedang gencar dilakukan pemerintah. Hanya saja serangkaian tindakan itu dinilai terlambat, khususnya pada program hilirisasi.
Menurut Sekretaris Komisi II DPRD Riau,Mansyur, pemerintah provinsi (Pemprov) Riau terkesan belum memiliki rencana jangka panjang terkait dampak komoditi Kelapa Sawit bagi masyarakat Riau.
"Sekarang saat harga Sawit turun, baru mulai sibuk membicarakan hilirisasi. Memang hilirisasi ini merupakan solusi untuk mengangkat harga sawit, tapi kalau dari dulu ada gagasan untuk ini, progresnya mungkin sudah dapat dirasakan. Tidak mesti menunggu harga sawit seperti sekarang," katanya kepada Gatra.com,Kamis (1/8).
Sawit sendiri merupakan tanaman yang banyak di budidayakan di Provinsi Riau. Hal itu dibuktikan dengan luasan kebun Kelapa Sawit yang menembus angka 4,4 juta hektar. Dari luasan itu, areal yang dikelolah masyarakat mencapai 2,2 juta hektar. Adapun harga Tandan Buah Segar (TBS) sawit di Riau cenderung fluktuatif di kisaran.
Mansyur meyakini keterlambatan program hilirisasi sawit di Riau turut dipengaruhi tingkat penerimaan sawit di forum Internasional. Kata politisi Partai Keadilan Sejatera (PKS) ini, sikap Uni Eropa yang sempat "bersahabat" dengan sawit telah membuat Pemprov Riau lalai memikirkan program sawit jangka panjang.
"Mungkin lebih tepatnya terlena. Dulu Uni Eropa masih menerima CPO kita, sehingga lupa memikirkan bagaimana jika mereka tidak lagi menerima. Atau apa efeknya jika harga sawit turun," ujarnya.
Sementara itu Wakil Ketua DPRD Riau, Kordias Pasaribu berharap Pemprov Riau memiliki terobosan lain dalam melindungi petani sawit. Sebut Politisi PDI Perjuangan ini, tindakan itu dapat dimulai dengan menganjurkan pemilik Pabrik Kelapa Sawit (PKS) tidak memiliki kebun.
"Selama ini kan yang punya PKS juga harus punya kebun. Skema ini membuat petani swadaya tidak bisa leluasa mensuplai TBS ke pabrik lantaran PKS memprioritaskan sawit dari kebunnya. Kalau pun bisa masuk ke PKS, harga sawit petani swadaya bisa ditekan. Coba kalau PKS tidak punya kebun, tentu tidak bisa semena-mena," katanya.
