Jakarta, Gatra.com - Polri memastikan kebocoran data Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) dari server Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri. 

"Saya tanya data pribadi yang diperjualbelikan dapat dari mana? Dari server? (Dukcapil bilang) bukan, server kami aman dan tidak dapat dijebol, kuat," kata Kasubdit II Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipider) Bareskrim Polri, Kombes Polisi Rickynaldo Chairul di Mabes Polri, Jumat (2/8).

Meski tidak ada kebocoran data, polisi terus mendalami dugaan penjualan NIK dan KK di media sosial.  

Dalam kasus dugaan praktik jual beli data, sambung Ricky, pihak yang harus melapor adalah masyarakat yang datanya sudah terbukti dijajakan di media sosial. Namun, hingga hari ini polisi belum menerima laporan tersebut.

"Sampai sekarang ini belum ada yang melapor. Itu tadi Dukcapil berkonsultasi dengan kita supaya enggak salah penerapan hukumnya. Karena bisa digugat juga kan," tutup Ricky.

Informasi perdagangan NIK dan KK disebarkan oleh akun media sosial twitter @hendralm. Unggahan disertai narasi dan foto tersebut ramai dibicarakan dan diretweet hingga puluhan ribu kali.

"Ternyata ada ya yang memperjualbelikan data NIK KK. Dan parahnya lagi ada yang punya sampai jutaan data. Gila gila gila," tulis pemilik akun @hendralm alias Samuel Christian pada Jumat, (26/7).

Dalam unggahannya, terdapat beberapa bukti percakapan jual beli NIK dan KK di grup Facebook bernama Dream Market Official. Samuel menyebut NIK dan KK itu digunakan untuk mendaftar nomor maupun paylater berbagai aplikasi.