Kulonprogo, Gatra.com - Komisi V DPR RI menilai pembangunan konektivitas ke Bandar Udara Internasional Yogyakarta (BIY) di Kulonprogo lambat. DPR mendesak pemerintah segera menyediakan akses agar BIY tidak seperti Bandara Kertajati yang sepi.
Hal ini terungkap saat kunjungan dan rapat koordinasi Komisi V DPR RI dengan PT Angkasa Pura (AP) I di kantor PT. PP (Persero di Temon, Kulonprogo , Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin (5/8).
Ketua Komisi A Sigit Sosiantomo menuturkan BIY menjadi ikon baru bandara di Jawa, khususnya di DIY. Namun dukungan pemerintah terhadap perkembangan bandara di Kulonprogo itu dinilai lambat, terutama dalam aspek konektivitas dan mitigasi bencana.
“Saat ini dengan kondisi akses transportasi yang hanya bisa diakses melalui jalan, maka akan banyak masyarakat terlambat mengejar penerbangan. Tidak seperti saya yang cepat karena dikawal voorijder (petugas pengawalan),” ujar politisi PKS ini usai rapat.
Sigit berharap konektivitas ke bandara ini sebaiknya fokus pada dua hal, yaitu angkutan massal kereta api dari dan ke bandara langsung seperti di Bandara Adi Soemarmo, Solo, dan jalan tol yang terkoneksi dengan tol Trans Jawa.
Baca Juga: Proyek KA Bandara Kulonprogo Rp1,2 Triliun Kelar Akhir 2020
Saat ini BIY beroperasinya secara terbatas mengingat pembangunan baru kelar 60 persen. Namun, kata Sigit, jumlah penumpang dan penerbangan terus meningkat. Jika kondisi ini tidak diikuti dengan peningkatan akses konektivitas, menurut dia, BIY bisa senasib dengan Bandara Kertajati.
“Seperti yang kita ketahui, Kertajati sempat bermasalah dalam hal konektivitas meski penerbangan sudah dioptimalkan. Sampai saat ini kami belum menerima detail engineering design dari kementerian terkait,” katanya.
Selain soal akses transportasi, Sigit juga menyoroti mitigasi bencana yang melibatkan masyarakat sekitar bandara. Sigit mengatakan pembangunan BIY didesain mampu menahan gempa, tsunami, dan likuefaksi.
Menurutnya, pihak AP I beserta pemerintah daerah terus melakukan sosialisasi dan pelatihan ke masyarakat sekitar bandara mengenai kebencanaan sebagai upaya mitigasi.
Baca Juga: Pemkab Kulonprogo Uruk Tambak di Selatan Bandara
Direktur Utama PT. Angkasa Pura I Faik Fahmi menjelaskan kontrak dengan PT. PP selesai pada Juli 2020, sedangkan pembangunan yang telah mencapai 69,7 persen. AP I optimistis BIY bisa beroperasi penuh akhir tahun ini.
“Bandara ini investasi dari PT AP dan sampat saat ini investasi yang ditanamkan Rp11 triliun,” jelasnya.
Menurut dia, bandara ini sangat penting mengingat kapasitas Bandara Adisutjipto tak mencukupi lagi. Dengan kapasitas 1,8 juta penumpang per tahun, Bandara Adisutjipto melayani 8,4 juta penumpang tahun lalu.
Penerbangan pesawat pun sejak 2014 sampai 2018 meningkat 6,45 persen atau setara 85 ribu pesawat per tahun. Kargo udara juga meningkat setahun ini dengan pertumbuhan 7,59 persen atau mencapai 23 ribu ton per tahun.
“Di Oktober nanti kami akan memindahkan 66 jadwal penerbangan dari Adisutjipto. Kami memprioritaskan penerbangan domestik dari luar Jawa,” jelasnya.
Pemindahan penerbangan selanjutnya akan bertahap mengingat akses BIY masih kurang. Karena itu AP I meminta Komisi V membantu mendesak pemerintah untuk menyediakan pembangunan akses tersebut.
