Lima, Gatra.com - Penasihat Keamanan Nasional AS John Bolton menegaskan, Washington akan menjatuhkan sanksi terhadap perusahaan internasional yang melakukan bisnis dengan Presiden Venezuela, Nicolas Maduro. Hal ini sekaligus mengkonfirmasi tekanan AS terhadap Pemimpin Sosialis Venezuela itu.

Dilaporkan Reuters, saat berpidato pada KTT tentang Venezuela di Ibu Kota Peru Lima, Bolton menekankan, tindakan internasional yang lebih keras diperlukan untuk mempercepat transisi kekuasaan di negara tersebut.

"Kami mengirimkan sinyal kepada pihak ketiga yang ingin melakukan bisnis dengan rezim Maduro. Lanjutkan dengan sangat hati-hati," kata Bolton, Rabu (7/8).

Bolton berpidato setelah Presiden AS Donald Trump menandatangani perintah eksekutif. Kebijakan yang membekukan aset pemerintah Venezuela dan melarang segala transaksi.

Tindakan Washington ini, disinyalir dapat memperkeruh hubungannya dengan Rusia dan China serta dengan perusahaan barat.

Bolton, salah satu orang yang paling berpengaruh dalam pemerintah Trump untuk urusan Venezuela, mengatakan kepada para wartawan. Langkah Washington ini untuk memaksa perusahaan di seluruh dunia untuk memilih, apakah akan mengambil risiko akses ke Amerika Serikat dan sistem keuangannya untuk bisnis dengan Maduro.

Menanggapi tekanan AS yang semakin agresif, Duta Besar Venezuela untuk AS, Samuel Moncada meminta Sekretaris Jenderal Antonio Guterres dan Dewan Keamanan pada Selasa (6/8) melakukan intervensi.

"Ini adalah tindakan perang oleh Amerika Serikat. Venezuela bukan ancaman bagi siapa pun. Amerika Serikat mengarang agresi ini hanya untuk mengambil minyak," katanya kepada wartawan.

Meski begitu, diprediksi Dewan Keamanan yang beranggotakan 15 negara tidak akan mengambil tindakan apa pun. Ini karena Amerika Serikat adalah salah satu dari lima negara yang memiliki hak veto, bersama dengan Rusia, Cina, Inggris, dan Prancis.

Rangkaian sanksi AS berturut-turut ini, disinyalir akibat gagalnya AS mendapat dukungan penting militer Venezuela untuk Maduro, yang menjabat pada tahun 2013 setelah kematian Presiden Hugo Chavez.