Semarang, Gatra.com - Tahun 2020 - 2021 Jawa Tengah akan menyelenggarakan pilkada di 21 kabupaten/kota. Biaya penyelenggaraan pilkada tersebut akan dikucurkan dari dana hibah di setiap kabupaten/kota.

Komisioner Divisi Data dan Informasi, KPU Jateng, Paulus Widijantoro, mengatakan bahwa  KPU sedang mematangkan penyusunan anggaran penyelenggaraan pilkada  2020 dan 2021. Jumlah dana hibah akan bervariasi, tergantung besaran kebutuhan yang ada saat pilkada berlangsung.

Alokasi dananya akan dilihat dari luasan setiap daerah penyelenggara pemilu, banyaknya jumlah kelurahan dan desa yang terlibat dalam Pemilu. Selain itu juga dilihat kebutuhan petugas ad hoc masing-masing wilayah.

"Daerah yang kelurahan atau desanya banyak tentu biayanya lebih besar. Misalnya kayak Kota Magelang dengan tiga kecamatan, pastinya kebutuhan dananya juga lebih kecil karena pemilihnya relatif sedikit," katanya di Semarang, Kamis (8/8).

Paulus menuturkan Kota Semarang memiliki kebutuhan biaya pemilu lebih besar ketimbang daerah lainnya. Pasalnya, indeks harga barang dan jasa di ibu kota Jateng terbilang lebih tinggi daripada daerah lainnya.

"Jadinya, estimasi dana untuk kebutuhan pemilu 2020 di Jateng nanti  pada angka Rp7 miliar sampai Rp60 miliar setiap daerah," ujarnya.

Ia menyebutkan, alokasi dana pilkada nanti mayoritas bakal tersedot untuk pembiayaan honor para petugas ad hoc, yang terdiri dari petugas TPS, PPK, panwascam, panwaskel, linmas, dan sejenisnya.

"Dana paling banyak dimanfaatkan untuk membiayai kebutuhan petugas ad hoc. Tahun depan, jumlahnya masih sama. PPK kebutuhannya 5 orang setiap wilayah, panwascam 5 orang, KPPS 7 orang, dan 2 linmas," ucapnya.

Sementara itu, Ketua KPU Kota Semarang, Henry Casandra Gultom, saat dimintai konfirmasi secara terpisah mengemukakan, pagu dana penyelenggaraan pilwakot pada tahun depan yang saat ini sudah disetujui sebesar Rp71,5 miliar. Dana  itu bakal dipakai untuk membiayai penyelenggaraan dari tingkat kelurahan, kecamatan hingga pembiayaan untuk sengketa pemilu.

"Anggarannya nanti juga dipakai untuk proses pendaftaran calon, verifikasi, biaya kampanye yang dihandle oleh KPU sampai penetapan calon walikota dan wakil walikota Semarang," kata Henry.