Jakarta, Gatra.com - Direktur Utama TVRI, Helmy Yahya mengatakan bahwa pemerintah harus memberi tambahan anggaran untuk TVRI sebagai lembaga penyiaran publik nasional.
Selama ini anggaran untuk TVRI hanya mengandalkan anggaran APBN dan penghasilan PNPB. "Anggarannya kurang dari satu triliun," kata Helmi pada acara Diskusi Publik di Gedung TVRI, Jakarta, Kamis (8/8).
Bandingkan, Helmi melanjutkan, dengan penyiaran publik dari BBC (Inggris) dan NHK (Jepang), yang pertahun bisa mencapai hingga Rp80 triliun. Hal itu terkait politik anggaran pemerintah Inggris dan Jepang yang memberikan alokasi yang memadai untuk pengembangan tv nasional mereka.
"Kami anggaran tidak ditambah, SDM tidak terlalu berubah banyak, tapi kami berhasil melompat dari nomor lima belas ke tier sembilan atau sepuluh, ini kan suatu keajaiban," ujar Helmi yang baru menduduki jabatan Dirut TVRI selama 20 bulan belakangan.
Lebih lanjut, kata Helmi, bahwa tv publik ini penting dan perlu. "Siapa lagi yang menjaga pendidikan dan kebudayaan, kalau bukan TVRI?" tambahnya.
Sementara, Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara, yang turut hadir dalam diskusi tersebut, mengatakan bahwa ia akan segera mencari jalan keluar dalam mendorong TVRI sebagai lembaga penyiaran publik milik negara agar bisa dipercaya dan didukung masyarakat.
"Untuk saat ini anggaran TVRI mencapai 90% dari pemerintah, dan 10% dari iklan. Kita akan coba cari cara yang efektif. Apakah mau pakai sistem pajak tontonan atau license fee atau government grant," kata Rudiantara.
