Yogyakarta, Gatra.com - Pidato di pembukaan kongres Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menjadi panggung permainan peran Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Presiden Joko Widodo. Megawati makin populis, Jokowi pas menjaga banyak perannya.
Pengajar komunikasi politik sekaligus Direktur Presidential Studies, Digital Media and Communication Research Center, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada Nyarwi Ahmad mengungkapkan hal itu kepada Gatra.com, Kamis (8/8).
Megawati menempatkan diri sebagai Ketua Umum PDIP, partai pemenang Pemilu 2019. Dia tampil berpidato dengan gaya rileks. Namun Nyarwi menilai gaya itu bukan kali pertama dibawakan Megawati. Gaya ini dianggap kontras dengan perannya sebagai ketua umum partai nasionalis yang selama ini dianggap cenderung konservatif.
Baca Juga: PDIP: Megawati Ketum 2019, Kalau Mampu 2024 Dipilih Lagi
"Megawati mampu beradaptasi dengan lingkungan politik yang berubah. Diskursus politiknya lebih ringan dan santai dalam membahasakan narasi yang susah dan besar. Isu aktual dibawakan secara nonformal," ujarnya.
Menurut Nyarwi, Megawati mampu mengikuti kecenderungan gaya politik global yang menerapkan praktik dumbing down. Gaya ini mampu menguraikan hal-hal berat, seperti Pancasila, nilai ideologi, hingga aspirasi partai, ke hal empirik atau populer yang mudah dipahami di kehidupan sehari-hari.
Namun gaya itu tak mengurangi hormat Megawati pada Jokowi, bukan sebagai kader tapi sebagai Presiden RI. "Ada dialog, tidak monolog. Ada story telling yang lebih mudah dicerna pasar pemilih terutama kalangan milenial. Karena pasar politik sekarang tidak akrab dengan narasi besar," kata dia.
Baca Juga: Disebut Megawati, Begini Nasib Posko BPN Prabowo Sekarang
Di sisi lain, kata Nyarwi, peran Jokowi tak kalah kompleks saat merespons Megawati dan menjadikan pidato pembukaan di kongres PDIP itu sebagai panggung depan negosiasi politik. Jokowi adalah presiden petahana dan capres pemenang, tapi sekaligus juga kader PDIP yang selama ini disebut sebagai 'petugas partai'.
"Jokowi tak sepenuhnya sebagai kader partai tapi presiden yang harus mengakomodasi aspirasi pengusung dan partai lain termasuk Prabowo," kata Nyarwi.
Jokowi dianggap tak sepenuhnya mengikuti logika Megawati sebagai Ketua Umum PDIP. Jokowi melakukan diskusi dan negosiasi melalui metafora dalam lontarannya. Misalnya soal jumlah menteri sesuai permintaan Megawati. Jokowi tak menyebut jumlah persisnya, tapi PDIP disebut dapat lebih besar.
"Posisi Jokowi sulit karena perannya tidak tunggal. Tapi dia mampu berperan dengan baik, menerima aspirasi lain sekaligus menjaga kesolidan pengusungnya," tuturnya.
