Yogyakarta, Gatra.com – Sejumlah pakar lingkungan hidup yang tergabung dalam Perkumpulan Profesional Lingkungan Seluruh Indonesia (Profling) mendukung rencana Presiden Joko Widodo memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan. Pemindahan ibu kota dinilai mampu menyelamatkan lingkungan Jakarta.

Hal ini dipaparkan Ketua Umum Profling Tasdiyanto Rohadi saat berbincang dengan sejumlah wartawan, termasuk Gatra.com, di Kota Yogyakarta, Jumat (9/8). Profling adalah perkumpulan para ahli dan profesional pemerhati lingkungan hidup Indonesia yang punya visi mengawal pembangunan berkelanjutan (sustainable development).

“Sebenarnya wacana pemindahan ibu kota negara pernah kami usulkan di 2010 ke Presiden SBY, namun tidak mendapatkan tanggapan. Kami melihat Jawa, khususnya Jakarta, sudah tidak layak dipertahankan sebagai ibu kota negara,” ujar Tasdiyanto.

Selain daya tampungnya melebihi batas alam, kualitas hidup Jakarta semakin buruk di tengah meningkatnya polusi udara, air, dan ancaman abrasi karena pemanasan global.

Baca Juga: Ibu Kota Baru Tiru London, Ini Detail Rencananya

Menurut Tasdiyanto, Profling mengapresiasi dan mendukung penuh rencana pemerintah memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan. Saat ini Badan Pembangunan Nasional merekomendasikan calon ibu kota baru di Kalimatan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur.

“Pendapat yang menyatakan akan banyak biaya untuk membangun ibu kota baru di Kalimantan, kami pikir mengada-ada. Kami melihat kebalikannya, bahwa untuk menyelamatkan Jakarta, untuk disebut layak menjadi ibu kota yang nyaman dan bebas sabotase, akan membutuhkan biaya yang lebih besar,” katanya.

Selain itu, pemindahan ibu kota negara ke kawasan yang memiliki lubang bekas galian tambang dan area kebakaran hutan justru akan menjadai solusi atas dua kondisi tersebut. Sebab dengan hadirnya pemerintahan pusat, kebijakan komprehensif dapat ditempuh.

Menurut Profling, ibu kota negara baru juga akan menjadi awal peradaban baru dalam tata kelola kota yang lebih baik. Dengan penerapan teknologi tinggi di ibu kota baru, sejumlah masalah, seperti penyediaan air bersih, akan menemukan solusi.

Baca Juga: Pakar UGM Nilai Kabupaten Ini Paling Tepat Jadi Lokasi Ibu Kota Baru

Anggota Proling, Esrom H. Panjaitan, menjelaskan saat ini kualitas udara di Jakarta jauh menurun dari ambang batas. Kondisi ini karena adanya jutaan kendaraan bermotor dan hutan kota yang kurang dari 30 persen dari luas wilayah.

“Konsep kota hutan (forest city) yang diterapkan di ibu kota negara baru, di mana luas hutan mencapai 50 persen dari luas wilayah, akan menjadikan kawasan baru ini lebih nyaman dihuni,” lanjutnya.

Untuk menekan peningkatan kendaraan bermotor di ibu kota baru, Esrom menyarankan sejak awal pemerintah mendesain penggunaan transportasi publik seperti MRT atau LRT.