Jakarta, Gatra.com - Peneliti politik Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Arya Fernandes mengungkapkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus menunjukkan baik kepada anggota PDI maupun publik, bahwa dia punya kekuasaan penuh dalam memilih, membentuk kabinetnya sendiri, pada masa pemerintahannya mendatang.
"Presiden harus menunjukan kepada publik bahwa presiden punya otoritas, hak prerogatif dan memegang kendali penuh dalam pembentukan kabinet," kata Arya usai acara diskusi media 'Demokrasi dan Penegakan HAM di Masa Depan', di gedung Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (9/8).
Tidak hanya itu, menurut Arya Presiden pun perlu memberikan sinyal yang jelas pada koalisi partai pendukungnya, tentang agendanya dalam pembentukan kabinet untuk pemerintahan mendatang.
Sebelumnya, dalam kongres PDI di Bali beberapa waktu lalu, Ketua Umum PDI, Megawati Soekarnoputri meminta kepada Jokowi, agar menempatkan delapan anggota partai di kursi menteri.
Meski begitu, Arya menilai permintaan Megawati itu merupakan suatu respon atas kesadaran PDI yang melihat Jokowi belum berbicara banyak tentang prioritasnya dalam pembentukan kabinet.
Selain itu, Mega pun ingin menunjukkan kepada partai-partai lainnya, bahwa dia mempunya investasi jangka panjang dengan Jokowi.
"Pertama saya melihat, PDI-P sadar Jokowi belum banyak hal soal apa prioritas dia soal kabinet. Kedua itu adalah respon PDIP atas manuver yang dilakukan beberapa partai. Jadi PDIP ingin menunjukan kepada publik bahwa dia punya investasi jangka panjang dengan Jokowi," jelas Arya.
