Jakarta, Gatra.com - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) enggan menelusuri jejak digital Taruna Akademi Militer Enzo Zens Ellie yang dicurigai menganut paham radikal.
Pelaksana Tugas (Plt) Kabiro Humas Kominfo, Ferdinandus Setu menilai, penelusuran jejak digital sama dengan membuka data pribadi Enzo. Maka, hal seperti itu hanya dilakukan jika pihak Tentara Nasional Indonesia (TNI) memintanya secara resmi.
"Ini kasus khusus. Artinya, bagian dari perlindungan data pribadi juga kan, ketika menelusuri jejak seseorang," kata Ferdinan saat ditemui usai diskusi mengenai kasus Enzo di DConsulate, Jakarta, Sabtu (10/8).
Dengan menelusuri jejak digital Enzo, ada kemungkinan dibukanya data-data pribadi orang lain yang memiliki hubungan dengan taruna akmil tersebut. Sementara, hal seperti itu bertentangan dengan komitmen Kominfo yang ingin melindungi data pribadi setiap pengguna internet.
Namun, Ferdinan menegaskan, penelusuran digital akan dilakukan jika ada permintaan resmi dari pihak TNI.
"Nanti mereka yang bertanggung jawab atas konten itu. Jangan salahkan kami, kalau [dikiranya] tiba-tiba nanti kami masuk menelusuri data setiap orang. Itu kan bahaya juga," pungkasnya.
Belakangan muncul isu, Enzo terpapar paham radikalisme dan anggota organisasi terlarang, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Informasi didapat dari akun Twitter @Dwiyana_DKM yang menyebut, Enzo terindikasi faham radikalisme. Akun tersebut menunjukkan foto Enzo yang memegang bendera Tauhid. Postingan tersebut pun ramai diperbincangkan oleh 1,4 ribu warga internet.
"Msh ingat Enzo Allie, remaja blasteran Indonesia-Prancis yg viral krn lolos jd anggota TNI? Brsama ibunya HBA, anak ini terindikasi sbg simpatisan HTI mdukung khilafah & anti pemerintah. Bgmn ini Pak
@TjahjantoHadi @jokowi jgn sampai TNI memelihara anak Ular?" tulisnya di akun twitternya.
Kepala Pusat Penerangan Tentara Nasional Indonesia (Kapuspen TNI), Brigjen TNI Sisriadi mengatakan, TNI sedang memproses pendalaman kebenaran isu tersebut.
Ia menegaskan, pihaknya selalu melakukan penelusuran rekam jejak terhadap prajurit, hingga prajurit tingkat 4 yang akan lulus akademi. Menurutnya, TNI tidak akan kecolongan dan kemasukan anggota yang tidak berideologi Pancasila.
"Sedang kita dalami lagi. Karena memang kami TNI tidak ingin kemasukan orang-orang non Pancasilais," jelas Sisriadi saat dihubungi Gatra.com via sambungan telepon, Rabu (7/8).
