Jakarta, Gatra.com - Mayor Jenderal TNI (Purn) Kivlan Zen menggugat secara perdata Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur. Gugatan didaftarkan pada 5 Agustus lalu.
Kuasa hukum Kivlan, Tonin Tachta mengatakan, sidang perdana gugatan perdata akan digelar pada Kamis (15/8) mendatang di PN Jakarta Timur. Materi gugatan Kivlan terkait pembiayaan Pasukan Pengamanan Masyarakat (PAM) Swakarsa; kelompok masyarakat sipil bersenjata tajam bentukan ABRI untuk menghadang aksi mahasiswa sekaligus mengamankan Sidang Istimewa MPR RI pada 1998.
Dalam petitum gugatan, Kivlan mengklaim telah menanggung semua pembiayaan Pam Swakarsa, khususnya dalam pengamanan dan merebut kembali MPR dan pengamanan pelantikan Presiden BJ. Habibie pada November 1998. Total pembiayaan 30.000 anggota Pam Swakarsa itu senilai Rp8 miliar.
"Pak Kivlan membayarnya dengan cara menjual rumahnya, mobil dan barang berharga lainnya dan menerima bantuan atau pinjaman dari berbagai pihak sehingga total Rp8 miliar," terang Tonin.
Selaku pemberi instruksi, Wiranto yang kala itu menjabat sebagai panglima ABRI (Sekarang TNI) hanya menyediakan dana di depan sebesar Rp400 juta. Presiden BJ Habibie kala itu setuju anggarn Rp10 miliar yang bersumber dari dana non budgeter Bulog diperuntukan membentuk PAM Swakarsa.
Total nilai gugatan yang dituntut Mantan Kepala Staf Komando Strategis Angkatan Darat kepada Wiranto mencapai Rp1,1 triliun. Diantaranya, gugatan materil atas biaya PAM Swakarsa dengan menjual rumah, mobil, dan mencari senilai Rp8 miliar. Kemudian, tidak mendapatkan jabatan yang dijanjikan senilai Rp100 miliar dan mempertaruhkan nyawa dalam PAM Swakarsa senilai Rp500 miliar
Bahkan Kivlan juga memperkarakan soal dia dipenjarakan pada 30 Mei 2019 dengan nilai gugatan Rp100 miliar. Kemudian mengalami sakit dan tekanan batin sejak bulan November 1998 senilai Rp184 miliar.
