Pekanbaru, Gatra.com - Kepala Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Riau, Syahrial Abdi, menampik tudingan kalau lembaganya kurang tanggap mengelolah aset.
Syahrial berharap kritikan terhadap kinerja pengurusan aset tidak dilihat berdasarkan jumlah pegawai yang membidangi urusan itu. Untuk diketahui jumlah SDM yang mengurusi aset di BPKAD hanya belasan orang.
"Zaman udah canggih kok. Tapi memang perlu SDM ketika kami melakukan rekonsiliasi, ngecek lapangan, karena memang aset kita cukup tersebar. Namun untuk yang urusan ini kan kita kerjasamakan dengan kabupaten/kota," katanya kepada Gatra.com, Senin (11/8).
Sebelumnya anggota DPRD Riau, Marwan Yohanes, mengkritik kinerja BPKAD yang menurutnya lebih memprioritaskan urusan keuangan ketimbang aset. Politisi Partai Gerindra itu bahkan meminta agar bidang keuangan dan aset dipisah. Pola seperti itu dinilai akan membuat urusan aset bakal diperhatikan.
Marwan yang juga anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Riau ini menilai perhatian Pemerintah Daerah terhadap aset teramat minim. Hal itu dilihat dari minimnya database aset daerah.
"Database aset kita mengkawatirkan, ada asetnya yang tercatat tapi barangnya sudah tidak ada. Ada tercatat tapi sudah berpindah tangan," katanya.
Adapun pengelolaan mobil dinas (modin) di lingkungan Pemprov Riau dapat dijadikan contoh bobroknya pengelolaan aset di Riau. Seperti diketahui, puluhan mobdin Pemprov Riau kedapatan belum membayar pajak. Temuan itu diperoleh setelah Gubernur Riau melakukan penataan mobdin setelah libur lebaran.
