Home Politik Itjen TNI Gelar Wasrik di Korem 162/WB NTB

Itjen TNI Gelar Wasrik di Korem 162/WB NTB

 

Mataram, Gatra. com-Tim Inspektorat TNI menggelar pengawasan dan pemeriksaan (Wasrik) yang dipimpin oleh Kolonel Cku Garanta Singkali bersama enam orang anggota diterima Kepala Staf Korem 162/WB Nusa Tenggara Barat (NTB) Letnan Kolonel Inf Endarwan Yansori di ruang rapat Makorem jalan Lingkar Selatan Mataram, Senin (12/8).

Danrem 162/WB Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos. SH. M.Han., dalam sambutannya yang dibacakan Kasrem 162/WB menyampaikan, Korem 162/WB menjalankan program kerja senantiasa selalu berusaha untuk mencapai hasil yang optimal. Namun, masih terdapat beberapa kendala dihadapi.

Untuk itu, sambungnya, kepada seluruh Staf Makorem dan komandan satuan jajaran terkait agar memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Tim Wasrik dengan penuh keterbukaan dalam menyampaikan penjelasan dan jawaban.

"Tanyakan hal-hal yang masih kurang jelas dalam rangka perbaikan dimasa masa yang akan datang dengan harapan tertib administrasi dalam pelaksanaan setiap program kerja dan anggaran di masing-masing satuan jajaran Korem 162/WB," harap Kasrem.

Ketua tim Itjen TNI, Kolonel Cku Garanta Singkali mengucapkan terima kasih atas sambutan yang diberikan kepada tim Wasrik. Menurutnya, kondisi tersebut sangat diharapkan karena akan dapat membantu kelancaran pengawasan dan pemeriksaan, menuju tertib administrasi.

Seperti dijelaskan, kegiatan Wasrik ini merupakan periode III tahun 2019 yang dilaksanakan Mabes TNI di wilayah Bali dan Nusra. Adapun tujuannya, lanjut Kolonel Garanta Singkali yakni memberikan penilaian atas pencapaian prestasi atau kinerja dari Satker dilingkungan TNI terkait keekonomisan, efesiensi, efektivitas dan pelaksanaan tugas dan fungsi. Selain itu, mengukur kemungkinan adanya indikasi penyimpangan (Farud) sehingga terwujud tata kelola yang baik (Good Goverment) dan pemerintahan yang bersih (Clean Goverment).

Ketua tim berharap agar setiap pelaksanaan operasi mempunyai prosedur tetap (Protap) sebagai payung hukum, sehingga tidak ada permasalahan setelah operasi selesai dilaksanakan mengingat Institusi TNI memperoleh penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

488