Jakarta, Gatra.com - Direktur Yayasan Teratai Hati Papua, Pater Jhon Jongga mengungkapkan setidaknya ada 39.000 warga Kabupaten Nduga, Papua yang mengungsi akibat konflik senjata dengan operasi TNI-Polri.

"Kalau data menurut dinas kesehatan per distrik, itu (keseluruhan) ada sekitar 39.000 pengungsi. Kalau menurut data BPS (Badan Pusat Satistik) yang ada. Tetapi sebenarnya seperti di Wamena itu kita belum mampu menghitungnya karena hampir setiap saat ada pergantian, ada masuk, datang begitu. Jadi data itu juga sulit," jelas Pater di Kantor Amnesty Internasional, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (14/8).

Mengungsinya warga Nduga, kata Pater, warga merasa ketakutan terkena dampak dari operasi Aparat Keamanan yang terus berlangsung di Kabupaten Nduga, untuk mengejar Tentara Nasional Papua Barat - Organisasi Papua Merdeka (OPM) seperti yang pernah dirasakan warga pada masa Konflik Papua yang dahulu.

"Masih trauma masa lalu, belum selesai tahun 69 (Konflik Papua Barat) kasus ketika ada operasi itu juga masih terus ada, juga kasus kasus kelompok OPM dan juga terjadi penyerangan. Itu juga terjadi terus menerus sampai tahun ini dan sekarang," lanjutnya.

Dikatakan, pengungsi tersebut tersebar antara lain di Distrik Mapenduma sebanyak 4.276 orang, Distrik Mugi sebanyak 4.369 orang, distrik Jigi sebanyak 5.056, Distrik Yal sebanyak 5.021 orang, dan Distrik Mbulmu Yalma sebanyak 3.775 orang. 

“Pengungsi juga tersebar di Distrik Kagayem sebanyak 4.238 orang, Distrik Nirkuri sebanyak 2.982 orang, Distrik Inikgal sebanyak 4.001 orang, Distrik Mbua sebanyak 2.021 orang, dan Distrik Dal sebanyak 1.704 orang,” katanya.

Pater mengatakan besarnya jumlah pengungsi memang tidak diimbangi dengan fasilitas. Berdasarkan laporan tim, para pengungsi banyak yang tinggal di dalam honai (rumah tradisional Papua). Satu honai pun bisa berisi 30-50 orang, bahkan ratusan orang.

Pater berharap aparat keamanan gabungan dapat menarik diri di Kabupaten Nduga dan masyarakat yang mengungsi dapat kembali ke kediamannya masing-masin. Pemerintah juga beritikad baik memperbaiki fasilitas publik yang rusak.

Pater mengatakan, warga Nduga saat ini sangat butuh bantuan dari pemerintah mulai dari bantuan logistik dan memunculkan suasana aman dan kondusif agar bisa melanjutkan aktivitas dan pembangunan.

"Sangat kami butuhkan supaya kami sehat, supaya kami punya anak-anak sekolah," katanya.

Konflik di Kabupaten Nduga dengan aparat keamanan bermula sejak tanggak 2 Desember 2018, di mana terjadi pembantaian terhadap Karyawan PT. Istaka Karya, di Gunung Kabo oleh pihak Organisasi Papua Merdeka (OPM).