Jakarta, Gatra.com - Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menjelaskan, implementasi Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2020 sangat penting sebagai capaian awal tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Hal ini dibahas dalam Konferensi Pers "Penjelasan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2020" di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak di Jakarta, Jumat (16/8).
Penetapan sejumlah target indikator makro yang dicapai pada 2020, di antaranya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 72,51, pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2–5,5%, tingkat kemiskinan 8,5–9,0%. Sedangkan Rasio Gini sebesar 0,375–0,380, dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,8—5,1%.
RKP 2020 dijabarkan dalam lima Prioritas Nasional (PN), berupa pembangunan manusia dan pengetasan kemiskinan, infrastruktur, dan pemerataan wilayah. Selain itu, menyangkut sektor industrialisasi dan kesempatan kerja, ketahanan pangan, air, energi, dan lingkungan hidup.
Alokasi anggarannya, pengetasan kemiskinan sebesar Rp157,1 triliun. Kemudian infrastruktur dan pemerataan wilayah sejumlah Rp75,5 triliun. Selanjutnya, nilai tambah sektor riil yakni industrialisasi dan kesempatan kerja mendapat anggaran Rp43,7 triliun, serta stabilitas pertahanan dan keamanan senilai Rp36,6 triliun.
“Total alokasi anggaran bagi kelima PN yang diamanatkan dalam RKP 2020 adalah sebesar Rp337,3 triliun. Dari lima prioritas nasional tersebut, maka kita bisa lihat bahwa prioritas nasional dengan porsi anggaran terbesar mencapai Rp157,1 triliun rupiah. Untuk prioritas nasional seperti pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan,” tegasnya.
