Jakarta, Gatra.com - Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengatakan, sementara ini, Kartu Pra-kerja hanya ditujukan untuk 2 juta peserta saja, dengan total anggaran yang tercatatat pada RAPBN 2020 sebesar Rp10 triliun.
"Target Kartu Pra Kerja yaitu 2 juta peserta dengan total anggaran Rp10 triliun," kata Sri Mulyani saat penjabaran Nota Keuangan dan RAPBN 2020, di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (KPDJP), Kebayoran, Jakarta Selatan, Jumat (16/8).
Menyambung perkataan mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Hanif Dhakiri menjelaskan, seluruh penduduk Indonesia dapat mendaftarkan diri untuk mendapatkan kartu itu, dengan syarat sedang tidak menempuh pendidikan formal.
Kemudian, setelah sebanyak 2 juta peserta itu terpilih, maka mereka akan dibagi ke dalam dua kelompok. Dua kelompok itu antara lain, sebanyak 1,5 juta peserta untuk akses digital, sedangkan sisanya untuk akses reguler.
"Total peserta sebanyak 2 juta peserta terbagi jadi dua golongan. Kedua golongan tersebut terdiri dari 1,5 juta peserta akses digital dan 500 ribu untuk akses reguler," jelas Hanif.
Hanif melanjutkan, perbedaan dari kedua golongan itu terletak pada jenis pelatihan yang diberikan. Jika peserta akses digital diberikan pelatihan melalui platform digital, seperti Tokopedia, Gojek, Jobstreet, dan platform sejenisnya. Sedangkan peserta akses reguler akan diberikan pelatihan melalui lembaga pelatihan pemerintah, seperti BLK dan balai pelatihan swasta sejenis.
Tidak hanya itu, untuk peserta akses reguler pun dibatasi pendaftarnya yaitu, hanya boleh orang-orang yang telah terkena Pemutusan Huhungan Kerja (PHK) saja. Sementara untuk peserta akses digital, pendaftar dapat berasal dari berbagai kalangan, dengan usia minimal 18 tahun.
