Home Ekonomi Sri Mulyani: APBN Tidak Ditargetkan Surplus

Sri Mulyani: APBN Tidak Ditargetkan Surplus

Jakarta, Gatra.com - Menurut para analis, tahun 2020 merupakan tahun yang berat bagi perekonomian global, misalnya Bank Dunia memprediksi pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun depan diproyeksikan hanya sebesar 1,8%.

Bagaimana dengan Indonesia? Pada pembacaan nota keuangan Presiden Jokowi di depan DPR/MPR memproyeksikan pertumbuhan sebesar 5,3% dan Belanja Negara direncanakan akan mencapai Rp2.528,8 triliun, atau sekitar 14,5% dari PDB. Dari total anggarasan tersebut, direncanakan defisit anggaran pada 2020 sebesar 1,76% dari PDB, atau sebesar Rp307,2 triliun.

Baca juga: Bappenas: Output Penggunaan APBN Dirasa Belum Maksimal

Menurut Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani, dalam mengelola keuangan Pemerintah tidak menargetkan akan surplus, namun yang diperhatikan dan terus menerus dikelola bagaimana perkembangan dan perekonomian yang sangat menentukan penerimaan dari perpajakan dan PNBP.

Maka itu, kata Sri, sesuatu yang dinamis seperti penerimaan pajak dari ekonomi yang berbasis komoditas ditentukan nilai kurs, harga komoditas, situasi perdagangan internasional, dan akan memengaruhi APBN, baik penerimaan pajak maupun bukan pajak.

“Kalau dilihat ada perkembangan dan bergerak berbeda dengan basis asumsi yang jadi landasan awal, maka kita harus lihat bagaimana tren ke depan apakah ada faktor lain yang bisa mengomposit sehingga kita akan berupaya mendekatkan pada asumsi awal, terutama sisi pencapaian, dan kalau ada deviasi, kita akan mengelola jadi mengelola APBN ada dinamika yang harus kita kelola terus menerus, “kata Sri Mulyani di Kemenkeu, Jakarta, Senin (19/8).

Baca juga: Percepat JLSS, Ganjar Akan Usulkan Rp2,27 ke APBN

Di sisi lain, kata mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini, fokus Pemerintah selain mengelola APBN, adalah sumber daya manusia (SDM) sehingga APBN tetap bias menjadi katalis untuk mendorong ekonomi.

“Kalau saat ini temanya SDM unggul bagaimana APBN bisa mendorong SDM unggul. Kalau tema competitiveness dan daya saing kita gunakan instrumen APBN dan fiskal mendorong itu. Walaupun bagian tepi tergantung K/L dan daerah dalam melaksanakan tujuan dan tema besar," katanya.

377