Jayapura, Gatra.com – Situasi di Kota Jayapura, ibukota Provinsi Papua hingga sore hari ini kondusif, usai ribuan massa unjuk rasa turun ke jalan dari Abepura hingga ke Kabtor Gubernur Papua di Dok II Kota Jayapura.
Pantauan Gatra.com di Kota Jayapura, massa mulai meninggalkan Kantor Gubernur Papua. Polisi tetap akan mengawal massa hingga ke lokasi awal dimana dan massa pulang ke rumahnya masing-masing.
Paur Humas Polres Jayapura Kota, Iptu Jahja Rumra menyebutkan sekitar 500-an aparat gabungan TNI-Polri menjaga aksi unjuk rasa hari ini. “Kami tetap melakukan pengamanan persuasif. Alhamdullilah sampai sore aman. Massa mulai berangsur pulang ke rumahnya masing-masing,” jelasnya, Senin (19/8).
Baca juga: Pemerintah akan Usut Tuntas Insiden Surabaya dan Manokwari
Direktur Aliansi Demokrasi untuk Papua (ALDP), Latifah Anum Siregar menyebutkan aksi masyarakat Papua di Kota Jayapura dan Manokwari hari ini, Senin (19/8) adalah reaksi atas peristiwa di Kota Malang, Surabaya dan Semarang.
Anum mengatakan, peristiwa di sejumlah kota studi di Pulau Jawa bukanlah hal kecil yang dibesar-besarkan, juga bukan hoaks karena penghinaan, penganiayaan dan pengeroyokan yang terjadi melukai eksistensi orang Papua. “Sikap diskriminatif dari pemerintah setempat dan aparat keamanan telah menambah kekecewaan orang Papua,” ujarnya.
Anum menambahkan ketidakadilan pemberitaan juga telah membuat seolah-olah orang Papua bersikap berlebihan bahkan reaksi yang dilakukan hari ini dianggap sebagai suatu kesalahan.
“Bagaimana orang disuruh bungkam untuk selamanya? Aksi hari ini adalah ekspresi ketersinggungan orang Papua dan solidaritas kemanusiaan buat orang Papua. Aksi ini harusnya jangan di frame anarkis sepanjang dilakukan dengan damai. Sementara untuk yang anarkis, proseslah dengan benar,” ujarnya.
Baca juga: Buya Syafii : Orang Papua Harus Kita Pelakukan Secara Adil
Anum menambahkan, selama peristiwa di kota studi tidak ditangani secara profesional dan transparan, rasis, stigma dan diskriminasi dianggap biasa dan layak dialamatkan ke orang Papua maka kemarahan, kekecewaan dan perlawanan pun akan selalu "dirawat” karena keadilan tidak dapat diraih ornag orang asli Papua.
“Penyelesaian bukan saja melalui penegakan hukum, tetapi juga memperlakukan setiap manusia sama dan sederajat dalam kehidupan sehari-hari,” ujarnya.
Sementara di Kota Manokwari, ibukota Provinsi Papua Barat aksi unjuk rasa berangsur pulih. Massa sempat membakar kantor DPR Papua Barat dan Majelis Rakyat Papua Barat, sebagai lembaga kultural orang asli Papua dan memblokade sejumlah rusa jalan protokol.
Informasi yang diterima Gatra.com menyebutkan massa masih berjaga berkelompok di ruas jalan tersebut dan sampai saat ini polisi tetap melakukan pengamanan persuasif untuk meminta warga pulang ke rumahnya masing-masing.
