Jakarta, Gatra.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan mempertemukan Gubernur Papua, Gubernur Papua Barat serta Gubernur Jawa Timur. Pertemuan itu menyusul insiden kerusuhan yang berujung pembakaran kantor DPRD Papua Barat yang terjadi di Manokwari.

Sebelumnya Tjahjo juga telah memanggil Gubernur Papua, Lukas Enembe ke kantornya setelah kejadian pengusiran yang dilakukan warga kepada mahasiswa Papua di Malang dan Surabaya pada beberapa waktu lalu. Namun, batal karena melihat kondisi Manokwari yang sedang tidak kondusif saat ini.

"Yang semula kita akan panggil ke Jakarta, tapi kita minta kepada Gubernur Papua untuk kembali ke tempat dulu. Untuk menenangkan. Kita cari momen yang tepat dulu. Untuk setidaknya menyelesaikan masalah yang ada," kata Mendagri di Kantor Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Senin (19/8).

Tjahjo menyebut akan melihat perkembangan selanjut untuk kemudian memanggil gubernur baik itu Gubernur Jatim, Gubernur Papua dan Gubernur Papua Barat.
"Sebenarnya besok pagi. Tapi karena gubernur harus hadir di daerahnya masing-masing, karena tanggungjawab wilayahnya masing-masing, akan kami tunda. Menunggu kesiapan Gubernur Papua, dan Papua Barat, serta Gubernur Jawa Timur juga," tambahnya.

Tjahjo  mengapresiasi kinerja aparat keamanan, khususnya Polri dan TNI yang telah proaktif untuk meredam situasi yang ada dan meminta pihak terkait untuk melakukan investigasi atas asal-usul terjadinya tragedi itu.

"Saya kira ini adalah sesuatu hal yang dipicu atas adanya pernyataan yang perlu digali lagi. Kami terus bentuk tim di Polpum, memonitor. Kami minta Kesbangpol untuk terus koordinasi dengan TNI dan Polri. Melibatkan tokoh-tokoh adat dan masyarakat yang ada di Papua dan Papua Barat," katanya.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri, Akmal Malik menyampaikan pihaknya meminta pemerintah daerah, khususnya Papua dan Papua Barat untuk dapat menenangkan kondisi yang terjadi di Manokwari. 

Dia mengatakan telah meminta Pemda terkait untuk melakukan konsolidasi internal dan berkoordinasi dengan aparat keamanan.

"Ini kan bermula dari informasi yang tidak tepat. Artinya apa, kita minta pemerintah daerah untuk meluruskan informasi kepada masyarakat. Sehingga tidak timbul miss informasi kepada masyarakat," katanya saat dihubungi Gatra.com, Senin (19/8).

Akmal menuturkan informasi yang berseliweran dapat meningkatkan kembali emosi warga yang dapat kembali memicu kericuhan. Karenanya, pihaknya akan berfokus kepada Pemda terkait, untuk mengatasi permasalahan tersebut.