Jakarta, Gatra.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) belum bisa memastikan jumlah pasti penyandang disabilitas di Indonesia. Beberapa usahanya dalam mengumpulkan data malah tidak membuahkan hasil.  

Peneliti ICW, Dewi Anggraeni mengatakan, pihaknya pernah meminta ke Badan Pusat Statistik (BPS) namun diarahkan ke Kementerian Sosial (Kemensos). Dari Kemensos malah dilempar lagi ke Dinas Sosial (Dinsos) jika ingin mengetahui penyandang disabilitas di tingkat daerah. 

"Jadi kami sudah ke Dinsos di kota-kota tempat survei (Bandung, Solo, Makassar dan Kupang) untuk minta datanya, ternyata tidak ada juga. Akhirnya kami menggunakan data dari KPUD yang memiliki nama lengkap dan alamat, bukan hanya sekedar jumlah. Sayangnya, data-data itupun tidak akurat," Kata Dewi di Hotel Ibis Budget Menteng, Jakarta Pusat, Senin (19/8).

Imbas dari tidak akuratnya data-data di Kemensos menyebabkan penyandang disabilitas yang setiap tahunnya mendapatkan bantuan yang sama. Sementara, pengadaan bantuan harusnya merata ke seluruh penyandang. 

Ke depan, ICW merekomendasikan kepada Kemenkes untuk melakukan evauasi serta sinkronisasi soal data disabilitas dengan Kemensos. Data yang akurat akan mengurangi potensi kecurangan di lapangan. 

"Sempat ada kasus, orang mendapatkan kursi roda terus setiap tahun dan kemudian dijual. Hal tersebut bisa membuat pemborosan APBD," tegas dia. Soal fasilitas kesehatan untuk penyandang disabilitas, menurut ICW sudah baik.