Palembang, Gatra.com – Upaya optimalisasi penerimaan daerah di Sumatera Selatan ditindaklanjutin dengan menggelar rapat kordinasi (Rakor) bersama tim pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (20/8). Rakor yang diikuti oleh Direksi Bank Sumsel Babel sekaligus perwakilan tujuh kota/kabupaten merupakan tindak lanjut dari penandatangan kerjasama pemanfaatan sistem monitoring penerimaan pajak online, pada tahun lalu.
Direktur Utama Bank Sumsel Babel yang diwakili Direktur Pemasaran Bank Sumsel Babel Antonius Prabowo Argo menyatakan hingga menjelang akhir Agustus ini, pengadaan dan pemasangan alat tapping box yang dilakukan pemerintah daerah masih belum optimal. Pencapaiannya, baru sekitar 46,51% atau sebanyak 519 unit tapping box yang tersebar di wajib pajak, baik hotel, restoran dan lainnya. Dari tujuh kota dan kabupaten yang menjadi pilot projectnya, hanya kota Palembang yang mencapai target maksimal, yakni 100,25%, atau 401 unit dari 400 tapping box yang ditargetkan terpasang, “Selebihnya masih perlu ditingkatkan,” ucapnya.
Adapun enam kabupaten/kota lainnya yang juga menjadi pilot project yakni Kota Prabumulih, Kota Lubuk Linggau, Kota Pagaralam, Kabupaten Ogan ilir, Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten OKU. Terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam realisasi pengadaan sekaligus pemasangan alat tapping box yakni, masih rendah kesadaran pelaku usaha guna melaporkan dan membayar pajak restoran dan hotel, wajib pajak yang menolak dilakukan pemasangan alat sampai tidak bersedia membuka akses data mereka, termasuk sarana dan prasarana yang belum maksimal.
“Seperti persediaan perangkat dari vendor yang masih menunggu jadwal pemasangan, serta masih adanya kota dan kabupaten yang masih dalam proses MoU,” sambung ia.
Tapping box ialah alat yang dipasang pada mesin kasir di hotel dan restoran guna memonitoring pajak yg telah dibayar masyarakat baik saat menggunakan fasilitas hotel, atau makan di restoran dengan omset sedang dan besar. Pemasangan tapping box diharapkan akan mampu meminimalisir praktek korupsi sekaligus mewujudkan transparansi pengelolaan pendapatan asli daerah.
“Dengan optimalisasi pajak daerah, akan memberikan peluang pembiayaan pembangunan yang lebih besar guna kepentingan masyarakat. Saat dihadapi dengan beragam permasalahan, Bappeda kabupaten/kota dapat terus bersosialisasi dan mengedukasi masyarakat akan pentingnya pajak sebagai pendapatan daerah, termasuk transparansinya,” terang Kasatgas Pencegahan KPK, Aida Ratna Zulaiha.
Selain diikuti oleh jajaran direksi Bank Sumsel Babel, kegiatan juga diikuti oleh pemimpin divisi, pemimpin cabang Bank Sumsel Babel, perwakilan inspektur, dan Kepala Badan Pendapatan Daerah, Kepala Bagian Hukum dari tujuh daerah kabupaten/kota di Sumsel.
