Jakarta, Gatra.com - Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno meminta pemerintah menggelar referendum untuk mendapatkan legitimasi dari rakyat dalam memindahkan Ibu Kota.

"Ini mestinya referendum, sampaikan ke seluruh rakyat indonesia setuju tidak pindah. Harus diputuskan bersama rakyat Indonesia dalam sebuah referendum. Bagaimana kita melibatkan rakyat dalam pembahasan ini, sehingga keputusan ini menjadi keputusan bersama," ujar Sandiaga Uno dalam "Focus Group Discussion Instruktur Nasional Partai Amanat Nasional (PAN)" di Gedung Joeang 45, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (22/8).

Menurutnya, persiapan pemindahan Ibu Kota harus matang, serta mempertimbangkan dampak ekonomi. Ia juga meminta analisa pemindahan Ibu Kota harus melibatkan berbagai pihak dan transparan.

Kendati demikian, menurut Sandi, saat ini isu pemindahan Ibu Kota bukan prioritas. Terlebih, di RAPBN 2020 tidak ada anggaran yang dikhususkan untuk pemindahan Ibu Kota.

"Pemindahan itu adalah sesuatu yang glossy gitu. Bagus di permukaan, tetapi kalau kita dalami lagi, tidak ada di nota keuangan. Jangan kita hanya terjebak pada polemik padahal kalau kita lihat tidak ada di nota keuangan," ucap Sandi.

Terkait pemindahan Ibukota, Sandi meminta, pemerintah terlebih dahulu membahas filosofi dan dampak pemindahan pusat pemerintahan.

"Jangan bilang setuju atau tidak setuju dulu, tapi dibahas secara komprehensif," ujarnya.

Sandi mencontohkan pemindahan Ibu Kota Myanmar dari Yangoon dan Naypyidaw yang berdampak secara global.

"Saya pernah mengalami waktu Ibu Kota Myanmar pindah, dari Yangoon ke Naypyidaw. Dampak kepada dunia usaha seperti apa, dampak kepada lingkungan hidup seperti apa, itu harus bisa kita pahami semua," kata Sandi.