Jakarta, Gatra.com - Ekonom Senior, Emil Salim berpendapat bahwa dana pemindahan ibu kota sebesar Rp466 Triliun sebaiknya digunakan untuk memperbaiki kondisi Jakarta sebagai ibu kota negara.

"Kalau (ibu kota) pindah dengan uang yang besar, biaya untuk memecahkan masalah Jakarta dimana?" tegasnya dalam Diskusi Publik Tantangan Persoalan Ekonomi Sosial dan Pemerintahan Kota Baru di ITS Tower, Jakarta, Jumat (23/8).

Emil berpendapat pemindahan ibu kota menandakan bahwa pemerintah tidak bertanggung jawab terhadap kondisi Jakarta yang sudah rusak. "Tugas perencana memecahkan persoalan, bukan lari dari persoalan," ucapnya.

Kemudian, Ia menyarankan adanya pemanfaatan pantai utara Jakarta seperti yang dilakukan pengembang di Pantai Indah Kapuk (PIK).

"Ada pantai indah kapuk. Itu bisa PIK 1, PIK 2, dan PIK 3. Pak Gubernur bisa upacara di situ. Space kita perluas. Tidak ada (luapan) air. Air itu di bendung, jadikan air tawar. Jadi pecahkan persoalannya," terangnya.

Emil menolak anggapan bahwa revitalisasi Jakarta menghabiskan banyak biaya. Menurutnya, pemerintah dapat menghasilkan pendapatan sebagaimana yang dilakukan pengembang terhadap PIK. "Kenapa PIK 1 dan PIK 2 profitable (menghasilkan laba)? Apa pemerintah lebih bodoh dari teman-teman swasta?" ujarnya.

Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Muhammad Nawir Messi berpendapat pemindahan ibu kota tidak semata-semata menyelesaikan persoalan kepadatan Jakarta. "Kenapa? Karena orang dari daerah lain tetap mencari sumber-sumber kehidupan di pusat perekonomian seperti Jakarta," ungkapnya kepada Gatra.com, Senin (19/8).

Oleh karena itu, Nawir berharap infrastruktur-infrastruktur untuk distribusi dan produksi barang menjadi fokus bagi pemerintah.