Jakarta, Gatra.com - Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Rizal Taufikurahman menilai kondisi perekonomian saat ini menyebabkan pemindahan ibu kota belum tepat.

"Kapan sebaiknya pindah ibu kota? Dalam kondisi seperti apa? Saat dalam kondisi ekonomi yang sudah mapan," katanya dalam Diskusi Publik Tantangan Persoalan Ekonomi Sosial dan Pemerintahan Kota Baru di ITS Tower, Jakarta, Jumat (23/8).

Kondisi tersebut,  menurut Rizal,  ketika pertumbuhan ekonomi tumbuh sangat baik, tingkat pengangguran sangat rendah, dan masalah-masalah ekonomi yang dihadapi sudah tidak ada. "Kondisi sekarang jauh dari itu," ujarnya.

Menurutnya, hal paling penting  yang dilakukan pemerintah adalah menyelesaikan proyek infrastruktur  dan meningkatkan kegunannyya untuk memacu industri nasional, sehingga dapat memacu ekspor.

"Untuk ibu kota, tidak mendapatkan apa-apa. Hanya menghabiskan anggaran. Jadi, tidak mendapatkan nilai tambah dan pertumbuhan ekonomi yang diharapkan," katanya.

Ekonom senior Indef, Mohammad Fadhil Hasan, berpendapat, anggaran pemindahan ibu kota sebesar Rp466 triliun sebaiknya digunakan untuk pembangunan infrastruktur yang memiliki multiplier effect (efek pengganda), pembangunan sumber daya manusia, dan peningkatan kapasitas kelembagaan yang lebih efisien. "Wacana dan rencana ini (pemindahan ibu kota) perlu ditinjau kembali," ujarnya.

Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, Eko Prasojo mempertanyakan relevansi pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan. Menurutnya, pada era teknologi digital seperti sekarang memungkinkan rapat melalui telekonfrensi dan melakukan pekerjaan dari rumah. "Saya enggak tahu apakah pemerintah sudah mengkaji pengaruh ini dari segi digital," ucapnya.

Eko berpendapat, reformasi birokrasi dan regulasi lebih mendesak dilakukan untuk memacu pemerataan pembangunan di Indonesia.