Home Politik Demo di Mapolda NTT, Mahasiswa Papua Serukan Referendum

Demo di Mapolda NTT, Mahasiswa Papua Serukan Referendum

Kupang, Gatra.com - Mahasiswa asal Papua di Kupang Nusa Tenggara Timur (NTT) yang tergabung dalam Komite Aksi Solidaritas Untuk Papua NTT (KASPA NTT), Ahad Sore  (25/8) menggelar Aksi Damai dan Pernyataan Sikap di depan Polda NTT. Dalam aksi ini para mahasiswa asal Papua membawa serta sejumlah spanduk termasuk Bendera Bintang Kejora. 

Dalam orasinya Korlap KASPA NTT, Mikhael Mirip meminta Pemerintahan RI menolak sikap rasisme yang berujung peristiwa pengepungan mahasisiwa asal Papua pada 16 Agutus 2018 di asrama Kamasan Papua, Surabaya oleh TNI/Polri, Ormas dan Sat Pol PP.  Selain Surabaya peristiwa serupa juga terjadi di Malang, Jawa Timur dalam dua bulan terakhir. 

"Kami minta pemerintah Republik Indonesia harus mengusut tuntas aksi persekusi mahasiswa Papua di Surabaya 16 Agustus 2019 lalu dan di Malang. Karena sampai saat ini belum jelas sikap aparat keamanan mengusut kasus ini ," teriak Mikhael Mirip disambut yel yel referendum. 

Lebih lanjut Michael menegaskan bahwa diskriminasi (rasis) merupakan metode kolonial, yang banyak berperan dalam sejarah kolonialisme. Rasisme digunakan sejumlah oknum tak bertanggungjawab di Surabaya dan tempat lainnya hanya untuk menyudutkan dan melanggengkan dominasi atas rakyat Papua.

"Kita mesti menarik garis yang jelas bahwa sebutan Orang Papua Binatang, Monyet, kemudian dimaki dan dipukul, keluar dari mulut segelintir kelompok ormas reaksioner piaraan militer, penyambung lidah kolonial. Saat ini kolonial Indonesia sedang berusaha merendahkan perjuangan suci Rakyat Papua untuk kebebasan dan kemerdekaan, jelas Mikhael. 

Gerakan ini menurut Michael sudah dilaksanakan di seluruh Indonesia, dengan semua rentetan peristiwa ketidakadilan dan rasisme yang dialami orang Papua selama ini.

"Karenanya, kami dari KASPA NTT berasumsi bahwa wilayah Papua dimasukkan kedalam wilayah NKRI hanya karena untuk kepentingan sumber daya alam (SDA) semata," katanya.

Apalagi dengan pemblokiran akses internet ke Manokwari saat ini setelah terjadi kisruh Manokwari, Michael menyatakan bahwa ini cara menyembunyikan semua tindakan rasisme terhadap warga Papua di mata nasional dan internasional. Karenanya Michael mewakili KASPA NTT meminta Pemerintah Pusat segera membuka blokir akses internet.

Di hadapan para anggota Polres Kupang dan Polda NTT, KASPA NTT melalui Korlap Michael membacakan 14 butir pernyataan sikap dan tuntutan, yaitu: 1 Mengutuk pelaku pengepungan Asrama Kamsan Papua di Surabaya dan penyerangan aksi damai di Malang, pemaksaan pemasangan Spanduk dan bendera di Asrama Papua Semarang  serta pemukukan yang berujung pada penangkapan di Ternate dan Ambon. 

Kemudian 2. Pengepungan di Surabaya, pembungkaman ruang demokrasi di Malang dan Semarang, merupakan bagian dari kelanjutan Penjajahan di Papua. Karena itu kami menyatakan , Lawan Militerismedalang rasisme, Hapuskan Kolonialisme, Hancurkan Imperialisme. 

3. Revolusi Nasional harus dipimpin oleh gerakan rakyat. 4.Seluruh komponen gerakan yang mencintai kebebasan dan kemerdekaan segera mengevaluasi diri dan mendorong terbentuknya persatuan nasional yang lebih luas, demokratis, partisipatif di Dalam Negeri West Papua untuk memimpin Perjuangan Pembebasan Rakyat.

5. Menolak seluruh tanggapan kolonial, termasuk seruan mahasiswa Papua di luar Papua untuk pulang oleh MPR, Pemerintah Kolonial Provinsi Papua, serta menolak seruan Papua pulang maka orang Indonesia pulang dari Papua.

6. Menolak rencana kedatangan tim Pemerintah Kolonial Provinsi Papua ke Jawa dan Bali serta seluruh Indonesia (tidak hanya di Malang dan Surabaya), sebelun semua elit politik dan pejabat orang Papua melepaskan Garuda dan menuntut Referendum di tanah Papua. 

7. Mahasiswa Papua akan pulang ke tanah air, jika keputusan referendum diberlakukan di Papua. 8. Mahasiswa Papua di luar Papua siap kepung Jakarta untuk meminta Jokowi memulangkan semua orang Papua dengan syarat berikan hak penentuan nasib sendiri melalui mekanisme Referendum.

9. Persoalan Papua bukan persoalan rumah tangga Indonesia. Karena  persoalan Papua merupakan persoalan penjajahan terhadap suatu bangsa yang telah merdeka.

10. Maka kami menuntut agar adanya intervensi dari dunia internsional. 11. Buka akses wartawan dan jurnalis asing meliput di Papua. 12. Hentikan rasisme!! Manusia Papua bukan Monyet!;

13. Hentikan seluruh aktivitas aparat dalam hal ini TNI/POLRI melakukan intimidasi terhadap pelajar/mahasiswa Papua lewat dunia pendidikan dan terakhir 14. Tarik TNI/POLRI ornganik maupun non-organik dari seluruh Tanah Papua. 

Saat melakukan aksi, anggota KASPA NTT yang terdiri dari mahasiswa pada beberapa Perguruan Tinggi di Kota Kupang, selain membawa Bendera Bintang Kejora, juga ada spanduk lain yang bertuliskan Stop Rasisme Terhadap Orang Papua, Tutup Freeport dari Tanah Papua, Orang Papua datang ke Jawa di Panggil monyet, sementara kalian datang Papua kami panggil saudara, berlangsung aman dengan pengawalan lusinan satuan anggota Polisi Polda NTT dan Kapolsek Oebobo di depan Polda NTT tanpa menimbulkan keributan.

2997