Home Ekonomi Peningkatan Realisasi Belanja Negara, Picu Defisit APBN?

Peningkatan Realisasi Belanja Negara, Picu Defisit APBN?

Jakarta, Gatra.com- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencapai Rp183,7 triliun atau 1,14% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) per 31 Juli 2019. Defisit anggaran Juli 2019 ini melebar dibandingkan bulan sebelumnya sebesar Rp135,8 triliun atau 0,84% terhadap PDB.

Menurut Sri Mulyani, peningkatan defisit terjadi karena realisasi belanja negara terus meningkat. Akan tetapi, tidak diimbangi oleh penerimaan negara yang optimal. Hal ini memunculkan tekanan, sehingga ekonomi global bergejolak. Terlihat dari ketidakpastian ekonomi hingga fluktuasi harga komoditas di pasar internasional. 

"Realisasi defisit tidak serendah yang direncanakan, karena penerimaan negara lebih lemah dan belanja negara sangat kuat. Realisasi semua pos penerimaan memperlihatkan ekonomi kita tertekan gejolak ekonomi global, karena ekspor turun dan harga komoditas bergejolak turun," ujar Sri Mulyani di Kantornya, Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (26/8).

Selanjutnya, Sri Mulyani menambahkan, hingga akhir Juli ini realisasi belanja negara telah mencapai Rp1.2 triliun atau 50,2% dari Pagu APBN. Angka ini meningkat 7,93% (yoy) dibanding realisasi pada Juli 2018. 

Realisasi Belanja Negara terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp 761,47 triliun atau 46,6% dari Pagu APBN. Di samping itu, transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp474,07 triliun atau 57,5% dari pagu APBN.

Dengan demikian, realisasi belanja pemerintah pusat sampai bulan Juli meningkat sebesar 9,24%, dibanding tahun lalu pada periode yang sama (yoy). Hal ini karena realisasi bantuan sosial yang telah mencapai Rp75,08 triliun atau 73,6% dari Pagu APBN atau meningkat drastis sebesar 33% dibanding tahun lalu pada periode sama.

"Ini menunjukan komitmen konkret pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat miskin dan rentan dalam mencukupi kebutuhan hidupnya. [Selain itu] untuk mengurangi kesenjangan di Indonesia," katanya.

 

131